Sekda Sumbawa : Penggunaan Keuangan Daerah Sudah Sesuai Prosedur

Sumbawa Besar, Media Sumbawa
Sekda Kabupaten Sumbawa – H Hasan Basri menyatakan sejauh ini penggunaan keuangan daerah sudah sesuai prosedur. Hal itu berdasarkan tiga ukuran yang dibuat Pemerintah Pusat, yakni Opini BPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan juga LPPD.
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers pada Sabtu (7/12). Lebih juah dijelaskan, untuk opini BPK, sejauh ini Pemda Sumbawa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali. Itu salah satu ukuran kalau Kabupaten Sumbawa sudah menggunakan dana dengan baik, sesuai dengan aturan. Kemudian LAKIP, ukuran ini dipakai untuk mengetahui apakah sudah efektif dan efisien penggunaan anggaran yang ada. ‘’Kalau opini WTP saja, kalau saya gambarkan kalau kwitansi Rp 100 juta, maka barangnya juga senilai Rp 100 juta, itu sudah WTP namanya. Tapi apakah penggunaa itu efieien apa tidak, efektif apa tidak, maka diukur dengan LAKIP. Untuk LAKIP Kabupaten Sumbawa sudah B, artinya sudah efisien efektif,’’ terangnya.
Sementara untuk LPPD, Kabupaten Sumbawa termasuk yang terbaik, karena peringkat 1 di Provinsi NTB, dan nomor 24 dari 540 Kabupaten/Kota se Indonesia. ‘’Itulah ukuran yang dibuat pusat, yang menunjukkan kita sudah berjalan di rel yang benar. Sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Tiga ukuran ini yang dominan digunakan Pusat, disamping ukuran yang lain,’’ tukasnya.
Menurutnya, untuk tingkat keberhasilan capaian visi misi Pemda Sumbawa harus diterjemahkan berdasarkan masing-masing OPD. Dicontohkan, dibidang pendidikan bagaimana meningkatkan kualitas SDM oleh Dinas Dikbud, seperti anak usia sekolah harus bisa bersekolah. Jangan sampai ada anak yang usia 7 atau 15 tahun tidak sekolah. Selain itu, tidak boleh juga anak tersebut hanya bersekolah, tapi tidak tahu membaca, maka itu menyangkut kualitas. ‘’Peningkatan mutu itu penting. Sarana dan prasarananya harus berkualitas,’’ tandas Sekda.
Begitu pula dibidang kesehatan, semua masyarakat harus bisa terakses di lokasi fasilitas kesehatan. Tentu kualitasnya juga harus bagus. Dimana saat ini semua Puskesmas harus ada dokter, mengingat itu menyangkut peningkatan mutu. ‘’Itulah salah satu contoh tuntutan yang harus kita penuhi. Kadang tuntutan masyarakat melebihi kemampuan Pemerintah. Ini yang terus kita upayakan,’’ pungkasnya. (msg)