Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa memberikan beberapa usul saran kepada Pemda Sumbawa terkait pendapatan daerah. Pemda didorong untuk terus mengoptimalkan potensi yang ada, untuk mendongkrak pendapatan.
Juru bicara Banggar – Saidatul Kamila Djibril dalam sidang paripurna Selasa (21/9) mengungkapkan, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks, maka pihaknya mendorong Pemda untuk berupaya mempertahankan Predikat Sakip “B” sambil terus mengejar Sakip “BB”, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja maupun evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yakni proporsi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola PAD agar dapat diberikan secara proporsional, mengingat potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sumbawa semestinya dapat mendorong pencapaian kinerja pendapatan yang tinggi pula. Salah satu contoh di Dinas Perhubungan, ada peralatan yang harus dimiliki dalam uji KIR kendaraan, namun karena keterbatasan alat yang dimiliki, potensi pendapatan dari sektor ini belum dapat dimaksimalkan, sehingga kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa melakukan Uji KIR di daerah lain.
Mengingat kondisi kesehatan Saidatul Kamila Djibril yang kurang fit, akhirnya juru bicara Banggar digantikan oleh Adizul Syahabuddin. Terhadap optimalisasi pendapatan daerah, Banggar menyoroti potensi PAD dari Pajak Sarang Burung Walet. Menurutnya, sudah semestinya dengan potensi yang besar mampu memberikan kontribusi PAD yang cukup besar juga. Oleh karenanya upaya optimalisasi pendapatan dari sektor ini dapat diperdalam dari sisi regulasi, aparatur, kelembagaan maupun pemasaran produk.
Terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Banggar menekankan kepada Pemda untuk dapat mendongkrak deviden yang dihasilkan oleh BUMD milik Daerah Kabupaten Sumbawa. Saat ini baru tiga BUMD yang dapat memberikan deviden yaitu PT. Bank NTB Syariah, PD. BPR NTB Sumbawa dan PD. BPR NTB Sumbawa Barat. Sementara Perusahaan Daerah Sabalong Samawa belum memberikan Deviden. Untuk itu pihaknya mendorong agar pengelolaan objek wisata yang ada seperti Pantai Saliperate dan Taman Samongkat dapat diberikan kepada pihak ketiga atau Perusda Sabalong Samawa, sehingga pengelolaan objek wisata tersebut dapat dimaksimalkan. ‘’Sementara untuk Perumdam Batulanteh yang tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat Sumbawa diharapkan dapat bekerja secara profesional dan merespon secara cepat keluhan pelanggan,’’ tuturnya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Banggar meminta Pemda untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dibidang pelayanan publik. pihaknya menyoroti permasalahan parkir yang dirasa masih belum optimal. Badan Anggaran berharap penetapan pendapatan dari tempat khusus parkir dapat tercapai. ‘’Kondisi yang ada sekarang terkait dengan identitas juru parkir, karcis retribusi parkir, dan model penyetoran hasil retribusi parkir ke kas daerah agar dapat dilakukan pembinaan dan evaluasi yang ketat, termasuk rencana e-Parkir dan e-Retribusi di Pasar,’’ pungkasnya. (msg)
Komentar