Dewan Dorong Pemerintah Tertibkan Kendaraan Bermuatan Lebihi Kapasitas

Sumbawa Besar, Media Sumbawa
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Dapil II – Sukiman mendorong Pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan besar dengan muatan yang melebihi kapasitas. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan, juga memperpendek usia jalan yang telah dibangun.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan ini. Sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama, antara Pemerintah Kabupaten juga Pemerintah Provinsi dalam mensukseskan program yang ada,” tuturnya kepada wartawan Kamis (25/3).
Menurutnya, kendaraan besar tersebut sering tidak tertib ketika parkir bongkar muat, terutama disekitar jalan lintas Boak – Lunyuk. Hal ini dinilai sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Bahkan dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Selain itu, kapasitas angkutan seringkali tidak sesuai dengan besarnya kendaraan yang mengangkut. Dengan begitu, ini bisa berdampak pada kualitas jalan yang cepat mengalami kerusakan. “Perlu instansi terkait lakukan patroli untuk memeriksa apakah kapasitas kendaraannya sesuai apa tidak dengan barang yang dimuat ini. Karena ini menyangkut dengan kualitas jalan yang sedang dikerjakan oleh Provinsi. Sangat riskan terjadi kecelakaan,” ujar Sukiman.
Ia juga mengungkapkan, saat ini cukup banyak kendaraan dengan plat nomor luar yang masuk ke Sumbawa. Hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait, karena menyangkut PAD bagi daerah. Jangan sampai, fasilitas jalan digunakan, namun pengguna kendaraan plat luar tersebut tidak memberikan pemasukan bagi daerah. “Maka perlu langkah dari Kepolisian dan Pemda agar dalam hal mentertibkan dan mengawasi. Sebab rata-rata yang masuk itu plat luar. Jangan sampai kendaraan luar yang menggunakan faslitas jalan tapi tidak membayar retribusi yang maksimal untuk pendapatan daerah,” tukasnya.
Untuk itu Sukiman berharap, apa yang menjadi program Pemerintah harusnya bisa berjalan dengan baik. Dengan memperhatikan kenyamanan dari masyarakat terhadap fasilitas jalan, terutama keselamatan dalam berlalu lintas. (msr)