Sumbawa, mediasumbawa.com – Untuk kebijakan pendapatan daerah di masa mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa diminta menjadikan prirotas utama dalam rangka mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah terhadap permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi terhadap capaian yang diperoleh pemerintah daerah. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD.
Untuk itu, melalui Juru Bicara Dra. Saidatul Kamila Djibril, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah untuk memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk penerimaan pembiayaan.
“Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan PAD yang sah lainya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah. Fraksi kami mengharapkan optimalisasi komponen pendapatan lainnya sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kepemimpinan baru di Kabupaten Sumbawa tentu membawa semangat baru dalam rangka mengambil langkah-langkah konkrit terhadap pemecahan permasalahan daerah,” demikian catatan, usul dan saran Fraksi PDIP yang dibacakan Saidatul Kamila Djibril pada Paripurna 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, dilaksanakan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2022, Selasa (27/9).
Kemuddia terhadap nota keuangan R-APBD tahun angggaran 2022, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa memandang bahwa tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan sumber daya potensial daerah yang dimiliki. Hal ini menjadi pertanyaan yang harus digaris bawahi dalam pandangan Fraksi PDIP, bahwa dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud harus sejalan usaha promosi,arah kebijakan dan dipastikan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan harapan .
Oleh karena itu,Fraksi PDIP meminta melalui OPD terkait dapat menjelaskan efektifitas pelaksanaan tugas secara transparan, sekaligus mempertanyakan langkah strategis yang telah dilaksanakan baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal.
“ Fraksi PDIP memandang bahwa mustahil kita akan mensukseskan cita-cita pembangunan daerah tanpa adanya langkah dan aksi kongkrit pemerintah daerah dengan segenap jajarannya dalam mengelolah dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan potensial daerah. sehingga yang menjadi persoalan utama pembangunan daerah masih tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat,” Pungkasnya. (MSI)
Komentar