Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Pemda Sumbawa diminta untuk dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, seperti Pajak dan Retribusi Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pendapatan lain-lain yang sah.
Hal itu disampaikan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa – Adizul Syahabuddin dalam sidang paripurna pada Kamis (9/9) di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa. Banggar bersama TAPD telah membahas Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021. Pada dasarnya, Banggar memahami Rancangan Perubahan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Perubahan PPAS Kabupaten Sumbawa.
Dalam kesempatan itu, Banggar DPRD juga mengharapkan Pemda agar mengalokasikan belanja sebagai stimulus ekonomi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan ketahanan dunia usaha daerah, serta pemulihan ekonomi daerah. ‘’Strategi yang dilakukan bisa melalui pendampingan terhadap Pelaku UMKM agar Produk UMKM kita dapat dijual di Toko atau Pasar Modern. Demikian pula melalui peningkatan daya saing usaha melalui pemberian insentif, akses permodalan, sertifikasi usaha serta inovasi produk dan jasa yang lebih berkualitas serta berbasis kearifan lokal,’’ tuturnya.
Terhadap pengalokasian belanja wajib dan mengikat yang tidak dianggarkan atau belum cukup, Banggar mengaku dapat menyetujui untuk dilakukan penyesuaian seperti kekurangan belanja bantuan operasional sekolah (BOS), belanja BLUD, dukungan untuk dana bagi hasil pajak provinsi, pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, kekurangan jasa tenaga non pegawai, biaya tugas belajar PNS, Seleksi CPNS dan PPPK, Paskibraka, Pokjanal Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Dekranasda, penertiban pasar Seketeng, serta penanganan sarana dan prasarana yang terdampak bencana dan/atau pandemi.
Terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur jalan dan jembatan, Banggar DPRD mendorong Pemda agar melaksanakan lanjutan program terkait secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
Terkait dengan keluhan pelanggan atas kekurangan air pada jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, Banggar DPRD meminta agar persoalan ini dapat direspon dengan baik, dan diselesaikan oleh pihak Perumdam Batulanteh dengan memperbaiki jaringan pipa yang bocor dan mengupayakan sumber air baru untuk mendukung sumber air baku Perumdam Batulanteh.
Sementara terkait dengan kasus kematian Ibu dan Bayi di masa Pandemi ini yang cukup tinggi, Banggar DPRD meminta agar perhatian dinas terkait dapat ditingkatkan, demikian pula persoalan Stunting karena gizi rendah yang muncul akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan ekonomi masyarakat.
Terhadap kondisi kerusakan hutan yang terjadi, Banggar meminta dinas terkait dan semua pihak agar memperhatikannya dan melakukan langkah kongkrit bersama dalam memelihara kawasan hutan. Strategi Pengelolaan hutan bersama masyarakat maupun program Perhutanan Sosial hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
Terhadap bahaya peredaran gelap narkotika dan bahan berbahaya (Narkoba) di Kabupaten Sumbawa, Banggar DPRD meminta kepada Pemda dan pihak terkait lainnya untuk terus mewaspadai dan mencegah penyebarannya, demi melindungi generasi muda penerus bangsa. (msg)
Komentar