Mataram, mediasumbawa.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta semua pihak membantu pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) di Provinsi NTB. Terutama dari aspek penyebarluasan informasi tentang hal-hal yang diatur dalam surat edaran Gubernur NTB tentang PPKM.
Untuk itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini berharap agar Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) harus benar-benar sampai ke masyarakat NTB. Ia menyarankan Kepada Dinas Kominfotik NTB untuk terus memantau aktivitas media sosial melalui Aplikasi NTB Care.
Selain Dinas Kominfotik, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini juga menyarankan kepada Komisi Informasi yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengawal keterbukaan informasi publik khususnya dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi agar ikut menyebarluaskan apa yang menjadi edaran dari Pemerintah Provinsi NTB.
“Kita harus cepat dan tepat dalam upaya menyebarkan edaran ini, dan saya harap kerja sama kemudian koordinasi yang harus dimantapkan,” kata Ummi Rohmi pada kegiatan webiner dengan tema PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB, Selasa, (13/07).
Dijelaskan Wagub, pemberlakuan PPKM ini karena adanya penyebaran Covid-19 yang semakin massif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu semua pihak, dalam hal ini pemerintah daerah akan senantiasa terus berupaya dengan sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di NTB.
Turut hadir dalam webinar tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M., Ketua KI NTB, Suaeb Quri, S.H.I dan berbagai stakeholders terkait.
Perlu Respon Cepat Pemerintah
“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Ummi Rohmi.
Untuk memberikan fast respon, Ummi Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan baik di di tingkat Pemerintah Provinsi Kabupaten, hingga Kota. Telemedicine sendiri merupakan sebuah program Kementrian Kesehatan Indonesia yang bekerja sama dengan 11 platform untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.
Ada 11 Platform telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes antara lain Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, dan KlinikGo. Kemudian Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.
Pemprov NTB sendiri melalui kerjasama Dinas Kominfotik NTB dan RSUP NTB telah mengaktifkan layanan teleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919. Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pukul 08.00-24.00 WITA. Dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal pandemi Covid-19.
“Kita harus mendorong agar telemedicine ini bisa ada di setiap Kabupaten dan Kota,” desak Ummi Rohmi.
Pada Webinar yang turut dihadiri Sekertaris Daerah NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M., Ketua KI NTB, dan berbagai stake holder terkait penanganan Covid-19, Ummi Rohmi Ummi Rohmi berpesan agar media sosial dipantau dengan serius. Selain itu, melalui Aplikasi NTB Care akan mudah melihat dinas mana yang lamban memberikan respon sehingga bisa ditindalanjuti. (ms/disk)
Komentar