Mediasumbawa.com- (Sumbawa, 31 Juli 2024), dalam perubahan APBD substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini secara makro maupun mikro, sehingga dengan perubahan APBD secara tepat, dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan pembangunan dan masyarakat, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Sumbawa terhadap Kebijakan Umum Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024
Demikian disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Sri Wahyuni, S.Ap, pada Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu 31 Juli 2024, di Kantor DPRD Sumbawa
Fraksi Partai Demokrat terang Sri Wahyuni, menyampaikan beberapa catatan atas Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sebagai Belanja Mandatory (wajib) sebagai berikut:
Prioritas Belanja Wajib : Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, air bersih, dan sanitasi) serta pelayanan publik lainnya yang langsung menyentuh masyarakat. Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan program tersebut.
Terkait standar pelayanan minimal (spm) : Fraksi Partai Demokrat berharap Pemda memastikan anggaran mencukupi untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan dalam berbagai sektor pelayanan publik. Selanjutnya terkait program strategis nasional : Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasikan anggaran untuk program-program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab daerah.
Terhadap penyesuaian anggaran, Fraksi Partai Demokrat juga menjelaskan bahwa masih banyak bangunan jalan dan jembatan, masalah pendidikan, kesehatan, dinas perhubungan, lingkungan hidup serta unit organisasi lainnya yang harus disesuaikan dengan mengingat dana yang tersedia serta waktu yang tersisa. Fraksi Partai Demokrat berharap, jika terjadi perubahan proyeksi pendapatan daerah, disesuaikan alokasi belanja wajib agar tetap terpenuhi. serta jika ada kebijakan baru yang berdampak pada belanja wajib, lakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan. evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran belanja wajib untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dan efektivitas.
Transparansi Dan Akuntabilitas : Fraksi Partai Demokrat Berharap adaya keterbukaan informasi dan publikasikan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran belanja wajib secara transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran belanja wajib. Serta Fraksi Partai Demokrat meminta untuk dilakukan audit secara berkala untuk memastikan pengelolaan anggaran belanja wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait koordinasi dan sinkronisasi terang Jubir Fraksi Partai Demokrat, meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu memaastikan koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan anggaran belanja wajib. dan selalu menjaga sinkronisasi antara kebijakan dan dinamika ekonomi dan sosial anggaran pusat dan daerah terkait belanja wajib. pemerintah daerah sangat penting untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah agar anggaran belanja wajib dapat dikelola secara efektif dan efisien.
Fraksi Partai Demokrat Mempertanyakan Pengeluaran Pembiayaan Semula Direncanakan Sebesar Rp 35,09 Milyar, Bertambah Sebesar Rp 1,57 Milyar, Sehingga Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Menjadi Sebesar Rp 36,67 Milyar. Penambahan Tersebut Dialokasikan Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumdam Batulanteh.
‘’catatan-catatan dari Fraksi Partai Demokrat di atas, diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan perubahan Apbd tahun anggaran 2024 dengan fokus pada pemenuhan belanja wajib,’’terang Jubir Partai Demokrat. (MS/Parlementaria)
Komentar