Sumbawa Besar, mediasumbawa.com- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) selain menyoroti struktur APBD, juga memberikan penekanan pada penanganan Infrastruktur pasca banjir, reformasi birokrasi, Pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Jurubicara FPKB Sri Wahyuni, pada Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rabu (20/9/2023). Menyampaiakan beberapa hal seperti;
- Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang ditargetkan pada APBD tahun anggaran 2023 Rp. 1,97 triliun bertambah Rp. 28,46 triliun atau naik 1,44 persen menjadi Rp.1.99 trilun.
- Penurunan pada komponen Pendapatan Asli Daerah Rp. 8,72 milyar dari Rp. 225,11milyar menjadi Rp. 216,39 milyar atau turun 3,88 persen.
Menurut Sri Wahyuni, penurunan pendapatan asli daerah, dalam hal ini pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan sinyal lemahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. Pada pemandangan umum fraksi sebelumnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti tentang pengaruh pemberian atau suntikan dana bagi perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah yang kurang bahkan tidak memberikan dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
‘’kepada instansi yang berhubungan dengan pendapatan daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan penekanan khusus agar selalu berinovasi dan berusaha ekstra keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,’’himbau jubir PKB ini
- Untuk komponen yang mengalami peningkatan atau bertambah, fraksi partai kebangkitan bangsa memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Fraksi PKB melalui Jubirnya Sukiman juga menyoroti beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemda Sumbawa, seperti;
Pertama, fraksi PKB meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus atas dampak dari banjir di wilayah desa lito, batu tering, semamung, lenangguar, pungkit dan lunyuk. Terutama yang berkaitan dengan akses dan infrastruktur jalan serta jembatan. Juga menjadi penting, tanggul pengaman untuk jembatan penghubung desa lawin kecamatan ropang agar menjadi prioritas pada tahun ini, mengingat kondisi dari dampak gerusan air pada musim hujan lalu dan menghadapi musim hujan berikutnya.
Selain itu, kata Sri Wahyuni pengalokasian anggaran tambahan untuk instansi teknis pelaksana kebencanaan, dalam hal ini BPBD kabupaten Sumbawa perlu mendapat tambahan pengalokasian dana operasional guna memaksimalkan kerja dan kinerja instansi tersebut
Kedua, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.
Ketiga, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah kabupaten sumbawaserius dalam pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Potensi Dari Program Pendataan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) yang nantinya dapat menjadi acuan dalam memberikan solusi efektif bagi kesejahteraan masyarakat.
Keempat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah kabupaten sumbawamemperhatikan nasib tenaga honorer selain dari guru dan tenaga kesehatan yang terlebih dahulu sudah diperhatikan, mengingat tenaga begitu banyak tenaga honorer sudah mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara cukup lama. Tenaga honorer ini juga menunjang keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan di kabupaten sumbawa, maka wajar jika pemerintah daerah memberikan harapan dan kepastian status bagi masa depan mereka
Terakhir kata Jubir FPKB ini, meminta kepada pemerintah kabupaten sumbawamemperhatikan infrastuktur dalam kota, terutama yang berkaitan dengan sistem drainase lingkungan, sebagai sampel wilayah kelurahan uma sima di kampung irian dan depan pegadaian.(MSX/Parlementaria)
Komentar