Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa dalam pemandangan umumnya pada sidang paripurna yang terlaksana Selasa (19/9/2023), menaruh berbagai harapan kepada Pemerintah Daerah agar bisa direalisasikan.
Terutama terhadap APBD Perubahan tahun anggaran 2023 ini, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M Yasin Musamma berharap kepada Pemda Sumbawa agar APBD Perubahan tahun 2023 ini menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya, yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
Selalin itu, sebagai upaya mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Sumbawa, penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah dan atau sedang berjalan, dari mulai proses pelaksanaan program, serapan anggaran serta output dan outcome dari program yang dijalankan. ‘’Dengan demikian, pada penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2023 dimasa pemulihan ekonomin ini betul-betul tepat sasaran yang bersandar kepada kebutuhan skala prioritas program,’’ tuturnya.
Fraksi Partai Demokrat memandang dan berharap dalam prioritas pembangunan daerah, serapan anggaran yang belum dapat sepenuhnya tercapai terutama yang bersifat bantuan kepada masyarakat, sehingga belum memiliki dampak sangat signifikan bagi pembangunan daerah khususnya kepentingan publik di Kabupaten Sumbawa.
Beberapa isu strategis yang menjadi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat kepada Bupati Sumbawa, dimana sejak tahun 2019 telah berhentinya penyaluran tunjangan daerah terpencil bagi guru honorer, yang bertugas di pondok pesantren di Pulau Medang Kecematan Labuhan Badas ataupun di daerah terpencil. ‘’Kami menyampaikan pertanyaan kepada Bupati terkait dengan dana daerah terpencil dan berhentinya penyaluran tujangan guru daerah terpencil, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat berharap kepada Bupati Sumbawa untuk lebih memperhatikan guru/tenaga pendidik dan mempertimbangkan kembali tunjangan daerah terpencil untuk tenaga guru di Pulau Medang dapat disalurkan kembali, supaya guru honorer disana bisa menjalankan tugas sebagai pendidik dengan tenang dan maksimal. Karena sampai kapan pun pulau medang dan pulau pulau lain di Kabupaten Sumbawa akan tetap dianggap daerah terluar di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu kami sangat berharap Bupati Sumbawa bisa menganggarkan kembali tunjangan dana daerah terpencil tersebut,’’ harapnya.
Sementara terkait dengan maraknya geng motor yang meresahkan masyarakat terutama di Kota Sumbawa, Frkasi Partai Demokrat berharap aparat penegak hukum/pihak Kepolisian untuk menindak tegas para pelaku geng motor tersebut, sehingga ada efek jera terhadap mereka yang terlibat. ‘’Dan mohon kiranya Satpol PP bekerja sama dengan pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di tempat keramaian di dalam kota. Dan atau bila perlu menempatkan personilnya di tempat tempat keramaian di dalam Kota Sumbawa,’’ pungkasnya.
Sidang paripurna tersebut dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa atas Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H Mohamad Ansori. Sidang paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany, anggota Forkopimda, para pimpinan OPD, serta lainnya. (msg)
Komentar