Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Pemerintah Daerah menargetkan ada peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2023 ini. Hal itupun mendapat apresiasi dari Fraksi PKS DPRD Sumbawa.
‘’Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Daerah terkait peningkatan target pendapatan asli daerah,’’ kata juru bicara Fraksi PKS, Muhammad Fauzi, dalam sidang paripurna, Selasa (19/9/2023), di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa.
Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan agar Pemerintah Daerah terus melakukan optimalisasi perhitungan terhadap semua potensi pendapatan asli daerah, dan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran sesuai jenis usaha, serta melakukan optimalisasi pengawasan dan pelayanan.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Daerah agar dapat mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kekurangan PAD atau dengan melakukan penilaian ulang setiap objek pajak agar sesuai nilai NJOP terkini.
Bahkan Fraksi PKS menyarankan Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Fraksi PKS meyakini bahwa BUMD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kemampuan keuangan daerah. ‘’Karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar memberikan kontrubusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah,’’ tukasnya.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H Mohamad Ansori dan dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany. Fraksi PKS juga memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah. Seperti terkait dengan kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa saat ini, Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemerintah Daerah perlu terus melakukan langkah-langkah penanganan yang efektif, terutama di wilayah desa yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan tersebut, dan mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Kemudian terkait dengan penciptaan lapangan kerja baik di sektor perdagangan, UMKM dan industri kecil maupun disektor lainnya sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah, Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemda harus terus menerus secara kontinyu melakukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mengalokasikan APBD, maupun kolaborasi kerjasama dengan pihak lainnya dalam upaya penciptaan lapangan kerja tersebut baik secara langung maupun tidak langsung.
Sementara terkait dengan adanya usulan pemekaran desa yang sudah berjalan, Fraksi PKS berpandangan Pemerintah Daerah perlu optimal menindaklanjuti usulan tersebut dengan fokus mengawal proses ke jenjang berikutnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. (msg)
Komentar