Wabup Sampaikan Penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2023 di Sidang Paripurna

Pemerintahan136 views

Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany menghadiri sidang paripurna, pada Senin (18/9/2023), di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa. Dalam kesempatan itu, Wabup memberikan penjelasan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, didampingi Wakil Ketua, H Mohamad Ansori, Syamsul Fikri dan Nanang Nasiruddin. Kegiatan diikuti oleh para Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Forkopimda, serta OPD terkait.

Dalam penjelasannya, Wabup mengungkapkan, pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar Rp.1,97 triliun, bertambah sebesar Rp.28,46 milyar atau 1,44 persen, sehingga pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1,99 triliun. Pendapatan asli daerah berkurang sebesar Rp.8,72 milyar atau 3,88 persen dari semula sebesar Rp.225,11 milyar menjadi sebesar Rp.216,39 milyar. Pendapatan transfer bertambah sebesar Rp.37,19 milyar atau 2,18 persen dari semula sebesar Rp.1,71 triliun menjadi sebesar Rp.1,75 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan sebesar Rp.36,38 milyar.

Terhadap peningkatan PAD bersumber dari peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar Rp.22,53 milyar, peningkatan retribusi daerah sebesar Rp.294,31 juta, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.2,48 milyar, dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.34,04 milyar.

Peningkatan pendapatan transfer bersumber dari peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.36,34 milyar yang bersumber dari kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 sebesar Rp.13,77 milyar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2023 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023, bagian keuntungan bersih IUPK PT.Amman Mineral sebesar Rp.15,49 milyar berdasarkan berita acara rapat pembahasan teknis pembayaran bagian keuntungan bersih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan dana treasury deposit facility (TDF) sebesar Rp.7,06 milyar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 tahun 2023 tentang penarikan dana treasury deposit facility dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.847,97 juta sesuai dengan keputusan Gubernur NTB nomor 903-867 tahun 2022 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Kemudian terhadap belanja daerah, semula direncanakan sebesar Rp.2,04 triliun, bertambah sebesar Rp.27,15 milyar atau 1,33 persen, sehingga belanja daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2,07 triliun. Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp.1,48 triliun, bertambah sebesar Rp.27,16 milyar atau 1,83 persen, sehingga menjadi sebesar rp.1,51 triliun. Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp.295,39 milyar, berkurang sebesar Rp.25,01 milyar atau 8,47 persen, sehingga menjadi sebesar Rp.270,38 milyar. Belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar Rp.10 milyar, tidak mengalami perubahan. Belanja transfer semula dianggarkan sebesar Rp.251,03 milyar bertambah sebesar Rp.25 milyar atau 9,96 persen sehingga menjadi sebesar Rp.276,03 milyar.

Perubahan APBD 2023 secara garis besar diarahkan untuk mengalokasikan penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengalokasian belanja sisa dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik tahun 2022, pengalokasian belanja sisa dana DBH-CHT tahun 2022, pengalokasian sisa belanja blud tahun 2022, pengalokasian belanja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tahun anggaran 2022, penyesuaian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa serta penyesuaian alokasi dana desa, penanganan sarana dan prasarana yang terdampak bencana serta belanja-belanja wajib dan mendesak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja-belanja untuk mendukung sinergitas dengan program-program pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. ‘’Dari uraian pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, defisit anggaran semula sebesar Rp.70,31 milyar berkurang sebesar Rp.1,31 milyar atau 1,87 persen, sehingga total defisit anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp.68,99 milyar,’’ terangnya.

Selanjutnya, pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.93,81 milyar, berkurang sebesar Rp.688,09 juta atau 0,73 persen, sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.93,12 milyar. Pengurangan tersebut bersumber dari pinjaman daerah sebesar Rp 20,00 milyar karena penyesuaian pagu pinjaman daerah yang disepakati dengan pemberi pinjaman yaitu PT. Bank NTB Syariah dan penambahan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 19,31 milyar, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pengeluaran pembiayaan semula dianggarkan Rp.23,50 milyar, bertambah sebesar Rp.623,88 juta atau 2,65 persen, sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.24,12 milyar. Penambahan tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM yang merupakan peralihan dari belanja modal sebesar Rp.1,88 milyar dan pengurangan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 1,26 milyar sesuai dengan daftar angsuran yang disampaikan oleh PT. Bank NTB Syariah.

Dengan demikian pembiayaan netto yang semula direncanakan sebesar Rp.70,31 milyar berkurang sebesar Rp.1,31 milyar atau 1,87 persen, sehingga total pembiayaan netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp.68,99 milyar. Pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol rupiah. Uraian lebih lanjut mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dijabarkan dalam nota keuangan, rancangan perubahan APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD yang menjadi satu kesatuan dengan penjelasan ini. ‘’Mari kita semua agar turut mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini sesuai peran dan tanggungjawab kita masing-masing,’’ pungkasnya. (msg)

Komentar