Sumbawa Besar — mediasumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Mohamad Ansori menunjukkan progres awal dalam memenuhi janji politiknya, khususnya target peningkatan pendapatan daerah.
Salah satu dari 12 janji prioritas pemerintahan Jarot–Ansori adalah meningkatkan pendapatan daerah hingga 50 persen dalam lima tahun masa kepemimpinan, atau rata-rata kenaikan sekitar 10 persen setiap tahun. Pada tahun pertama, tanda-tanda pencapaian target tersebut mulai terlihat.
Data keuangan daerah menunjukkan bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 meningkat sebesar 11,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai pendapatan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.109.335.628.713, meningkat menjadi Rp2.344.039.765.235 pada tahun 2025.
Kenaikan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat tata kelola pendapatan, optimalisasi sumber pendapatan asli daerah, serta peningkatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar capaian angka, tetapi menjadi fondasi penting untuk memperluas ruang fiskal pembangunan, meningkatkan layanan publik, serta mempercepat program prioritas daerah.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah telah merealisasikan pembangunan serta pengadaan sejumlah infrastruktur pendukung pengairan pertanian dengan total anggaran lebih dari Rp16,8 miliar.
Adapun sarana yang telah dibangun dan disiapkan untuk diserahkan kepada petani meliputi:
Kantong air, Check dam, Sumur bor pertanian, Embung desa, Saluran irigasi dan perpipaan pertanian, Mesin pompa pengairan.
Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan air di lahan pertanian, meningkatkan indeks tanam, serta mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan air.
Bupati menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah. Menurutnya, meskipun keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan, pemerintah tetap berupaya memastikan janji kepada masyarakat tidak diabaikan.
# Cetak 122 Tenaga Kerja Bersertifikat
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 122 tenaga kerja berhasil mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbawa. Program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha.
Pelatihan difokuskan pada 6 bidang keahlian utama, yakni: Barista 32 orang, Alat Berat 16 orang, Boga 16 orang, Desain Grafis 16 orang, Las 6G 16 orang, serta Listrik 16 orang
Selain itu, Pemkab Sumbawa juga memfasilitasi program magang bagi 10 lulusan SMK, guna memberikan pengalaman kerja praktis di dunia industri.
Dalam mendukung program tersebut, Pemkab Sumbawa mengalokasikan Rp2,08 miliar dari APBD untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah juga melakukan revitalisasi BLK Sumbawa serta menjalin kerja sama dengan pihak industri untuk meningkatkan kualitas pelatihan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Program ini menjadi bagian dari realisasi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja lokal.
# Program Unggulan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah melalui realisasi Program Unggulan 06 Jarot–Ansori, yakni pembentukan Satgas Pengamanan Benih, Pupuk, serta stabilisasi harga gabah dan jagung.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot bersama Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap petani dari sisi input maupun harga hasil panen.
Pada tahun pertama pemerintahan, pemerintah daerah telah merealisasikan beberapa langkah strategis, antara lain:
Penguatan Kelembagaan Pengawasan
Pemerintah daerah telah membentuk Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat kabupaten sebagai instrumen pengendalian distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian agar tepat sasaran.
Pembentukan Satgas Pengamanan Petani
Satgas ini dibentuk melalui sinergi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, dengan melibatkan unsur teknis yang relevan dalam pengawasan distribusi, stabilisasi harga, serta perlindungan kepentingan petani.
Fokus Pengamanan Input Pertanian
Melalui Satgas, pemerintah memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi benih dan pupuk bagi petani, sehingga proses produksi dapat berjalan tepat waktu dan efisien.
Stabilisasi Harga Komoditas Strategis
Selain input, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada stabilitas harga hasil panen, khususnya gabah dan jagung, sebagai komoditas utama daerah. Satgas berperan dalam pemantauan pasar serta koordinasi lintas sektor guna menjaga harga tetap berpihak pada petani.
Pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan dukungan lintas perangkat daerah sebagai bentuk kolaborasi kebijakan pembangunan pertanian terpadu.
Ulasan Kebijakan: Perlindungan Petani dari Hulu hingga Hilir
Pembentukan Satgas Pengamanan Pertanian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan sistem pertanian secara menyeluruh.
Selama ini, tantangan utama petani tidak hanya pada ketersediaan sarana produksi, tetapi juga pada fluktuasi harga yang berpotensi menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan Satgas memiliki makna strategis karena menyentuh dua aspek penting sekaligus:
- Perlindungan hulu, melalui pengawasan distribusi benih, pupuk, dan pestisida
- Perlindungan hilir, melalui upaya menjaga stabilitas harga komoditas utama
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, langkah ini juga mencerminkan prinsip:
* Transparansi kebijakan, karena masyarakat dapat mengetahui instrumen perlindungan yang dibentuk pemerintah
* Efektivitas anggaran, dengan memanfaatkan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor tanpa menambah beban belanja yang tidak produktif
* Keberpihakan pada petani, sebagai kelompok strategis dalam perekonomian daerah
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian usaha bagi petani, menjaga stabilitas produksi pangan daerah, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan.
Ke depan, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi Satgas melalui evaluasi berkala, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta peningkatan pengawasan di tingkat lapangan. (MS/SP)
Komentar