Sumbawa Besar, mediasumbawa.com- Pemerintahan Jarot-Ansori menetapkan sejumlah prioritas di bidang pemerintahan, birokrasi, dan hukum untuk mencapai tujuan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Salah satu fokus utama adalah sebagaimana disampaikan Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot yang didampingi Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohammad Ansori di hadapan DRPD Sumbawa adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan lebih profesional, disiplin, dan berintegritas, guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah penting yang diambil untuk mempercepat proses digitalisasi layanan birokrasi. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan mempercepat proses administrasi pemerintahan.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran menjadi prioritas utama, dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai pedoman. Pemerintah daerah juga berupaya keras untuk memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2025. (IM)
Komentar