Sumbawa Besar, Mediasumbawa.com- Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa makin parah. Pengundulan hutan terjadi hampir disemua lokasi. Kondisi ini membuat DPRD Sumbawa geram, lantaran minimnya aksi pengamanan hutan oleh pemerintah provinsi.
“Kondisi hutan kita sangat memprihatinkan. Dimana-mana gundul. Ini akibat minimnya aksi pengamanan hutan setelah kewenangan pengelolaan hutan diambil alih oleh pemprov,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR SAg MSi.
“Kita bisa lihat hutan Sumbawa yang dulunya hijau di wilayah timur, barat, selatan dan utara, kini sebagian besar sudah tandus.” “Ini akibat dari pembiaran dan lemahnya pengawasan,” tegas Syamsul Fikri.
Karena itu untuk mengamankan hutan yang masih tersisa, Fikri mendesak agar ada langkah nyata dari Pemerintah Provinsi NTB, bila perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri membentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) pengamanan dan penanggulangan kerusakan hutan. “Pemprov dan pemda bentuk satgas misalnya. Nanti anggarannya kerjasama atau sharing pemrov dengan pemda,” terang Fikri.
“Kalau dibiarkan terus, hutan ini makin rusak. Bencanapun datang. Sekarang saja kita sudah alami kekeringan, panas, dan kekurangan air bersih. Jadi pemerintah harus mengambil langkah tegas dan nyata. Jangan biarkan,” tandas Fikri dengan nada geram.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa lainnya, Muhammad Tayeb mendorong pemerintah daerah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) yang khusus bertugas mengatasi kerusakan hutan akibat aksi ilegal logging.
Rambo, sapaan akrab Muhammad Tayeb mengaku prihatin oleh parahnya kerusakan hutan diwilayah Kabupaten Sumbawa. “Berdasarkan pengamatan kami, khususnya di bagian selatan, ada 4 kecamatan yang marak illegal logging dan kondisinya sangat parah. Ada yang mengakui tanpa izin dan ada yang juga berizin,” terangnya pada sidang paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Bapemperda tentang 4 raperda inisiatif pada Senin (18/10).
Menurut Tayeb, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, dampak kerusakan hutan telah dirasakan oleh warga berupa kekeringan dan kelangkaan air bersih. “Kami minta perhatian pemerintah daerah, bentuk satgas khusus. Hutan kita ini sudah hancur lebur,” ungkap Rambo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri yang memimpin sidang paripurna itu meminta Pemda Sumbawa berkoordinasi dengan Pemprov NTB selaku pengelola hutan. “Usulan anggota DPRD ini patut diperhatikan diseriusi, karena ini kondisi hutan saat ini urgent mendapat perhatian,” pinta Fikri. (JK)
Komentar