Sumbawa, mediasumbawa.com- Perubahan APBD, diharapkan dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan serta aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrenbang, reses dprd kabupaten sumbawa serta yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat. Dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip partisipasi, trasparansi, accauntable, disiplin berkeadilan serta efisien dan efektif.
Juru Bicara Fraksi PDIP I. Nyoman Wisma pada Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu 31 Juli 2024, di Kantor DPRD Sumbawa.
Menurut Juru bicara F-PDIP, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD, F-PDIP sangat menyangkan adanya penurunan dari sektor pendapatan asli daerah. ‘’fraksi kami memandang bahwa sangatlah ironis dimana dari tahun ketahun kita semua berharap adanya peningkatan yang siknifikan dari PAD kita, justru mengalami penurunan, hal ini menggambarkan ketidakseriusan dan ketidaksipan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan PAD kabupaten sumbawa,’’terang I Nyoman Wisma dengan menambahkan, dimana terkait perubahan-perubahan kebijakan harusnya disiapkan langkah-langkah kongkrit dalam mencari solusi terhadap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan PAD, sehingga permasalahan keuangan daerah terhadap ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Terhadap nota keuangan R-PAPBD tahun angggaran 2024 Fraksi Pdi Perjuangan Dprd Kabupaten Sumbawa memandang bahwa pemerintah masih terliahat jalan di tempat dan lambat dalam menyikapi persoalan percepatan pembangunan daerah. hal ini harus digaris bawahi dalam pandangan kami bahwa dalam pengelolaan kekayaan daerah yang di maksud harus sejalan dengan usaha promosi, arah kebijakan dan dipastikan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan harapan. ‘’fraksi kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi daerah dan perlu dicermati dengan cara seksama agar kondisi keuangan daerah tidak mengganggu pelayanan dasar yang di butuhkan oleh masyarakat dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil.
Terkait dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum FRAKSI PDI Perjuangan menyampaikan dan meminta kepada Bupati Sumbawa untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten sumbawa, seperti jalan , bendungan dan rumah sakit umum daerah yang tidak jelas arah keberlanjutan pembangunannya, adapun sektor-sektor lain seperti dermaga dan puskesmas-puskesmas di kecamatan , sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembangunan lainnya.
Dalam rangka mendukung dan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten sumbawa Fraksi PDIP memandang bahwa diperlukan perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. seperti salah satu contoh wilayah hulu kita masih terkesan terabaikan dimana daerah hulu yang notabene sebagai daerah penyumbang sumber air irigasi bendungan batu bulan justru tidak bisa menikmati manisnya pembangunan infrastruktur pertanian sehingga kedepan perlua kiranya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena sampai saat ini terutama wilayah hulu daerah aliran sungai desa semamung, berang rea dan das lainnya belum mendapat perhatian yang serius dalam pemenuhan infrastruktur pertanian yang memadai seperti pembangunan bendungan, karena wilaya tersebut juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan potensial, hal ini merupakan salah satu dari permasalahan infrastruktur daerah yang cukup serius dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.
Terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada, fraksi PDIP meminta kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari maka diperlukan langkah secara berkesinambungan berkelanjutan, dalam rangka memastikan peningkatan pendapatan asli daerah nantinya dapat mendorong peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tidak lagi menjadi alasan kekurangan dan keterlambatan kita dalam mensukseskan pembangunan tau dan tana samawa tercinta.(MS/Parlementaria)
Komentar