Sumbawa Besar, mediasumbawa.com- Komisi I DPRD Sumbawa meminta Dinas BPM PD maupun Kantor Inspektorat lebih giat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait administrasi di pemerintahan desa yang belum tertata rapi.
“Ada banyak desa yang masih belum bagus administrasi pemerintahannya. Ini perlu diberikan pendampingan maupun pengawasan,” kata Ketua Komisi I, Syaifullah SPd.
“Kami minta BPM PD dan Inspektorat lebih giat lagi turun ke desa melakukan pendampingan dan pengawasan,” sambung Syaifullah.
Dikatakannya, dengan pendampingan dan pengawaan yang insten maka aparatur desa akan memahami penyusunan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari proses hukum. “Tingkatkan kapasitas kepala desa beserta stafnya. Dampingi dan lakukan pengawaan. Kalau ini maksimal dilalukan, kami yakin permasalahan yang terjadi dan menimpah kades maupun aparaturnya bisa diminimalisir,” paparnya.
Disisi lain, Syaifullah juga meminta kepala desa dan stafnya untuk lebih giat lagi melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan dinas tekhnis sebelum mengambil sebuah keputusan, agar nantinya keputusan yang diambil tidak terbentur dengan persoalan hukum.
#Minta Full Day School Tak Berlaku di Pelosok
Program Full Day School yang telah dii uji coba dibeberapa sekolah mendapat tanggapan dari Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa.
Menurut Komisi I tersebut, program full day school tersebut perlu dikaji ulang jika diberlakukan disemua sekolah. “Perlu dipetakan lokasi yang cocok dan pas untuk diterapkan. Kalau diwilayah perkotaan mungkin sudah cocok untuk diterapkan. Tapi kalau didesa- desa pelosok perlu dikaji ulang dulu, atau dilakukan uji lapangan terlebih dahulu sebelum diterapkan,” kata Ketua Komisi I DPRD, Syaifullah SPd..
Lebih lanjut Syaifullah mengatakan kondisi wilayah perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana. “Jangan sampai program full day school ini tidak singkron dengan fasilitas pendukungnya seperti ketersediaan sarana ibadah dan sarana pendukung lainnya, belum lagi jarak domisili siswa sengan sekolahnya cukup jauh.”
“Kondisi ekonomi orang tua murid juga patut dipertimbangkan, sebab di program ini ada penambahan biaya untuk uang jajan siswa,” tambahnya. (MS/JK/Parlemetaria)
Komentar