Mataram, mediasumbawa.com- Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany S.Pd mengikuti Penilaian Kinerja penanganan stunting yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda ) NTB, Selasa (23/8) di ball room hotel Lombok Raya, Mataram. .
Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada. 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak khususnya di NTB dari resiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
Selama periode dua tahun terakhir prevalensi stunting ditingkat nasional mengalami penurunan sebesar 3,27% yaitu dari 27,67% menjadi 24, 4% tahun 2021 meskipun terjadi penurunan namun stunting masih menjadi tantangan pemerintah karena target prevalensi stunting dalam rpjmn 2020-2024 yaitu sebesar 14℅ ditahun 2024. Untuk mencapai target tersebut perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya karena selama ini penurunan angka stunting di Indonesia hanya 1,6% pertahun.
Di NTB Prevalensi stunting mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 25,5% menjadi 23,3℅ pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 prevalensi stunting menjadi sebesar 19,2% dimana menjadi trend penurunan 2,2% – 4,1% per tahun atau melampaui trend target penurunan prevalensi stunting nasional (E-PPGBM 2021) sedangkan update E-PPGBM Juli 2022. ‘’Prevalensi Stunting NTB menurun menjadi 18,8% (target 18,4%).’’ungkap kepala Bappeda NTB.
Lanjutnya, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas ( Rumah tangga 1000 HPK) untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintah dan masyarakat melalui aksi konvergensi terintegrasi. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional kementerian dalam negeri melalui pemerintah prop NTB melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota sebagai bagian integral dari kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.
Penilaian kinerja tahun 2022 merupakan kinerja ke-4 yang dilaksanakan ruang lingkup penilaian adalah pelaksanaan aksi 1-8 tahun 2021. Peserta penilaian tahun ini meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota (kota mataram) dan penilaian kinerja tahun ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah proponsi, pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan stunting serta rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi secara internal terhadap kualitas dan hasil pelaksanaan aksi integrasi/konvergensi ditingkat kab./kota.
‘’Kami berharap melalui pelaksanaaan penilaian kinerja ini, motivasi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota akan semakin kuat dan tinggi untuk meningkatkan kualitas manajemen intervensi gizi guna masa depan anak anak NTB yang gemilang,’’ tutupnya.
Selanjutnya penilaian kinerja Kabupaten/Kota yang diawali oleh Kabupaten Sumbawa dan pemaparan secara langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany, S. Pd., M. Pd. dan dilanjutkan oleh Kabupaten lain.
Hadir pada acara ini, Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany, S. Pd., M.Pd., Asisten Pemerintahan dan Kesra Varian Bintoro, S.Sos. M.Si., Tenaga Ahli Pusat Regional III Bina Bangda Kemendagri RI Eko Purnomo, Tim Penilai Kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting Huailid, S.Sos.,M.Si., Hastati, S.Si.T., M.Kes, M. Johansyah, S.Ga.,M.PH., Ety Kurniawati, S.T., Titik Soeprijati, S.H. serta OPD terkait.. (MS/Sp*)
Komentar