oleh

TP PKK Provinsi dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Dialog dengan Aktifis Perempuan dan Anak

Sumbawa Besar, Media Sumbawa- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, tampaknya masih membutuhkan penanganan maksimal. Keterlibatan semua pihak dan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi perlu ditingkatkan.

Difasilitasi oleh Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Septarini Widyawati Zulkieflimansyah bersilaturrahmi dan dialog dengan aktivis pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa Senin (21/9).

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3AP2KB Prov NTB Hj Erni Suryani S. Sos MM mengatkan, Kegiatan ini diselenggarakan di rumah aman anak/Shelter Kabupaten Sumbawa. Dialog ini digelar untuk menyamakan pemahaman dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak. Hj.Erni Suryani langsung bertindak sebagai moderator dalam acara ini.

Kegiatan ini dihadiri oleh aktifis perempuan dan anak, akademisi UTS, LBH Apik, Koalisi perempuan Indonesia, Balai Perempuan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak Kab Sumbawa Tri Karyati, S.Sos.

Dalam kesempatan ini Bunda Niken kembali mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol Covid-19. “Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan membawa virus,” ujarnya.

Dikatakan bari beberapa hari lalu telah meresmikan rumah aman dan Shelter di pulau Sumbawa. “Ini inisiatif dari BP3APPKB provinsi. Yang merespon tersedianya Shelter rumah aman di pulau Sumbawa. Berharap rumah ini menjadi wahana saling berbagi.

DP3P2KB di Pemprov mencoba merapikan sistim memberdayakan perempuan dan anak. “Dari sisi legalitas dan hukum. Kita coba buat pergub. Kita berharap jadi contoh di kabupaten/kota. Sehingga mampu meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.

Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengatakan, sebagai pejabat yang baru dilantik tanggal 24 lalu, ada dua hal yang dilakukan.

Baca Juga:  Selamat merayakan kebahagiaan Idul Adha 1441 Hijriah. Mari Tetap kita rawat dan tumbuhkembangkan semangat Keikhlasan dan Kebersamaan guna mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Mohon maaf lahir dan bathin

Pertama adalah membangun sistim. Yakni memastikan peraturan yang ada seperti Perda punya pilar dengan Pergub. Sehingga mudah dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Kedua, Provinsi ingin bersama daerah memperkuat kelembagaan yang ada di kab/kota. Jika kab/kota tidak sanggup menangani sebuah kasus, baru dirujuk ke provinsi.

Setelah dua hal ini sukses, baru fokus dengan pencegahan dan Penanganan. Terkait dengan Shelter ini sudah kerjasama dengan perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi ada fakultas psikologi. Kadis mengajak kab/kota bersama-sama menangani masalah perlindungan perempuan dan anak ini.

Mari kita jadikan tempat ini menjadi tempat bersama. Jika ada anak yang harus ditangani, kita tangani bersama. Berharap pada tahun 2021 Kab Sumbawa sudah punya. Penguatan kab/kota kita mulai sekarang.

Kaitan dengan Kota Layak anak, berharap, bukan hasilnya. Tapi bagaimana prosesnya. Bagaimana dilakukan dengan benar. Kota/kab yang baik dalam hal layak anak, akan diusulkan dapat DAK Fisik. “Kita berharap masalah anak cukup sampai di sini (Kab/kota), tidak sampai ke provinsi,” ujarnya.

Aktivis dari LPA Kab Sumbawa mengungkapkan kasus yang terjadi di kab Sumbawa, pada masa Pandemi semakin banyak. Khususnya kasus kekerasan perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap anak. Pelakunya adalah orang terdekat korban. Diakui, sebelum ada Shelter, selalu dirujuk ke mataram. “Terimakasih sudah ada Shelter. Terimakasih telah ada MoU dengan fakultas psikologi. Dengan adamya MoU kita tidak kesusahan dengan tenaga psikolog.

Demikian juga fakultas hukum IISBUD selalu terlibat dalam.sosialisasi saat mereka KKN,” ungkapnya.
Dikatakan, mungkin kita perlu pencegahan karena volume pencegahan masih kurang. Berharap dengan kadis provinsi bisa membantu agar pencegahan bisa maksimal.

“Memang kita pekerja sosial. Tapi dalam menangani satu kasus, biasanya makan waktu sampai berbulan-bulan. Pendampingan medis, psikologi dan hukum. Sementara di Dinas anggarannya hanya utk penanganan. Tapi untuk pekerja sosial, kita gunakan biaya sendiri,” ungkapnya.

Baca Juga:  Wakil Gubernur Promosikan Keindahan NTB pada Pertemuan IAGI

Menurutnya, fenomenanya, selang beberapa hari selalu muncul. Bahkan kasus dua tiga tahun lalu baru terkuak. Jangan sampai korban menjadikan penyakit seksual. Jadi korban berkali-kali. Berharap Selter ini bukan hanya untuk penanganan tapi juga untuk rehabilitasi.

Idayati Lukman dari PKK Kelurahan Brangbiji, Ketua Forum Wanita Cendrawasih dari 2018 mengungkapkan telah banyak hal positif yang dilakukan.

Berharap ke depan, bisa dapat sentuhan pemerintah. “Karena masih ada warga yang seharusnya dapat bantuan BLT, tapi tidak dapat. Bahkan anggaran posyandu juga dipangkas,” ungkapnya.

Bunda Niken sangat Berterimakasih atas semua saran dan masukan semua aktifis perempuan dan anak. Masukan ini ditindaklanjuti bersama Dinas P3AP2KB Prov NTB. (Ms/Rdr/jar)

Komentar

Berita Pilihan