oleh

Presiden Jokowi: Januari 2020 Lelang Harus Sudah Dilaksanakan

Jakarta, Media Sumbawa

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020. Acara penyerahan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

APBN untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian dan lembaga. Sementara untuk TKDD, nilainya mencapai Rp856,9 triliun.

Menurut Presiden, DIPA yang diserahkan mencapai Rp909 triliun untuk K/L dan Rp556 triliun untuk transfer ke daerah. Untuk itu, Presiden berharap setelah penyerahan ini, ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus ditinggalkan.

“Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja moda bagi DIPA-DIPA yang tadi sudah diserahkan. Oleh sebab itu segera setelah ini lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu sudah, ini perintah,” pinta Presiden Jokowi.

Mengenai ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, yang menghantui hampir semua negara. Sehingga kita harapkan fiskal kita, belanja APBN kita ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi se-awal mungkin.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar setelah DIPA diserahkan, seluruh pihak bergerak cepat dan melakukan perubahan pola pikir dengan meninggalkan pola-pola lama dari jajarannya. Ia juga ingin agar para pemangku kepentingan bisa segera menggunakan anggaran, terutama belanja modal bagi kementerian/lembaga yang DIPA-nya telah diserahkan.

Selain itu, Presiden juga menyerahkan daftar alokasi TKDD kepada para gubernur. Alokasi tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp72 triliun.(MS)

Baca Juga:  POLHUMED: KPU dan BAWASLU Segera Mempertimbangkan Suara DPD RI, NU dan Komnas HAM

@jokowibekerjaID

Komentar

Berita Pilihan