Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Dilaksanakan secara hybrid, Sekda Sumbawa – H Hasan Basri memimmpin Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Selasa (28/9) di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan ini dihadiri beberapa kepala perangkat daerah terkait dan diikuti para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa.
Pada rapat tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan Sekda, diantaranya yakni upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa memperoleh akses layanan kesehatan, melalui kepemilikan kartu jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. Meski demikian, Haji Bas – sapaan akrab Sekda tidak menampik belum semua masyarakat memiliki kartu BPJS, terutama masyarakat yang terkategori kurang mampu.
Berdasarkan data yang ada, saat ini dari 519.061 jiwa penduduk Sumbawa, baru 394.703 jiwa atau 76,05 persen penduduk yang telah memiliki kartu BPJS Kesehatan, sedangkan 127.943 jiwa atau 23,95 persen belum memiliki dan saat ini tengah diupayakan pemerintah.
Menyikapi persoalan tersbut, Sekda memerintahkan agar Kepala Perangkat Daerah terkait segera menyelesaikan pemutakhiran data PBI JK. Pemutakhiran data PBI JK menurut Sekda juga sangat penting untuk menghindari beberapa persoalan lain pada kepemilikan BPJS, seperti pembayaran iuran bagi peserta yang ganda, meninggal dunia, pindah alamat, maupun peserta sudah terkategori mampu. ‘’Harus segera diselesaikan pemutahiran data ini, karena itu penting,’’ tukasnya. Sekda juga meminta Pemerintah Desa maupun Kelurahan untuk aktif melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta meminta Camat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemutakhiran data PBI JK dan DTKS tersebut. (hms/***)
Komentar