Sumbawa Besar, Media Sumbawa
Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG di Kabupaten Sumbawa sempat menjadi sorotan masyarakat. dimana sejak dimulainya pendistribusian tabung dan kompor gas tahun 2018, tidak dibarengi dengan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bult Elpiji (SPBE).
Ketika gas sudah habis, masyarakat penerima tidak tahu harus melakukan pengisian ulang gas kemana. Sehingga agen di Sumbawa mengambil tabung isi ke Pulau Lombok. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi harga yang berdampak pada pelanggaran HET di lapangan. Karena di dalam proses ini, terdapat biaya angkut, biaya gudang serta biaya lainnya mesti dikeluarkan.
Terhadap hal itu, Kabag Perekonomian Setda Sumbawa – Irine Silviani memastikan tidak ada kenaikan harga atau pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Subsidi isi 3 Kg di tingkat agen/penyalur. ‘’Kalau kondisi di Sumbawa, kita sejauh ini masih sesuai dengan SK Pak Gubernur tentang HET. Kalau HET nya, di Sub Penyalur atau pangkalan itu, pada jarak 0-60 KM seharga Rp. 15 ribu, 60-120 km Rp. 15.750, dan lebih dari 120 km HET nya Rp. 16.500. ITU di tingkat sub penyalur/pangkalan. Makanya di pangkalan itu diharuskan untuk menuliskan HET nya,’’ terangnya.
Adapun kerentanan pelanggaran katanya, berada di tingkat pengecer. Namun, dirinya tidak menyampaikan tentang detail lonjakan harga. ‘’Di luar itu, ada pengecer yang mengambil di Sub Penyalur. Ini yang memang rentan bermain. Kemungkinan harga di atas HET itu terjadi di pengecer. Kalau di Sub penyalur masih di HET. Karena belum di semua tempat ada sub penyalur. Untuk pengecer memang dibuka keran bagi wilayah yang belum memiliki sub penyalur. Sehingga kita juga mendorong, agar semua desa ada Sub Penyalur,’’ tandasnya.
Sejauh ini Pemda masih menunggu beroperasinya SPBE Maronge secara resmi. Karena sesuai rencana, dalam tahun ini akan diresmikan. ‘’Sekarang kita masih didatangkan dari Lombok Timur. Jika SPBE sudah berfungsi, maka akan di hitung jarak dari SPBE Maronge,’’ pungkasnya. (msg)
Komentar