Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2021 mencapai angka 93,01 persen. Ini dinilai suatu hal positif bagi daerah. Sehingga untuk tahun 2022 ini, seluruh OPD diminta untuk segera melaksanakan paket pengadaan barang dan jasa. Itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan.
Demikian diungkapkan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Sumbawa – H Yudi Patria Negara kepada media ini, Rabu (12/1) di ruang kerjanya. Pada APBD tahun 2021, pagu anggaran yang tersedia sekitar Rp 1,7 triliun, dan dapat terealisasi sekitar Rp 1,6 triliun atau 93,01 persen. Semua itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. ‘’Masing-masing OPD juga sudah ada realisasi, artinya terserap semua anggarannya, rata-rata 90an persen. Termasuk Kecamatan,’’ tuturnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya memberikan beberapa masukan bagi seluruh OPD, agar waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa diupayakan dilaksanakan tidak melewati bulan November. Itu dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan. Kemudian untuk paket pekerjaan yang bersifat strategis, agar dilaksanakan ekspose. Itu dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder terkait, terutama dinas-dinas teknis.
Selanjutnya, dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan, agar OPD dapat menyampaikan rangkuman kontraknya kepada Sekda dan diteruskan ke Bagian Administrasi Pembangunan. Selanjutnya laporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing OPD agar disampaikan tiap bulannya.
Sebelumnya, Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun 2021 dan Pemantapan Rencana Pembangunan daerah tahun 2022 mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa tarus meningkat dan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Sumbawa mencapai 68,10. Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga berhasil meraih opini WTP dari BPK untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dan berhasil mempertahankan predikat B untuk nilai SAKIP Kabupaten. ‘’Saya harapkan capaian ini dapat kita pertahankan, bahkan dapat kita tingkatkan lagi,’’ ujar Bupati.
Terkait implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bupati menyebutkan SPM bidang pendidikan mencapai 98 persen. Kemudian SPM Kesehatan 66 persen, SPM PUPR 81 persen, SPM Perumahan 87 persen, SPM Trantibum Linmas 94 persen dan SPM Sosial 100 Persen. ‘’Implementasi SPM Kabupaten Sumbawa terbaik di NTB sejak 2019. SPM kesehatan menurun sebagai akibat dari ada pembatasan sosial pasca covid-19, sehingga angka kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun,’’ pungkasnya. (msg)
Komentar