oleh

KPU Jajaki Kerjasama Dengan Pemda Sumbawa

Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – KPU Sumbawa saat ini sedang menginisiasi rencana sinergintas dengan Pemda Sumbawa. Upaya ini dilakukan menyusul rencana pelaksanaan pesta demokrasi serentak yang dijadwalkan pada 2024 mendatang.

‘’Kami sudah memulai dengan melakukan diskusi awal di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Pak Varian Bintoro. Ada juga Kadisnakertrans, Kabag Pemerintahan dan pihak BP2MI,’’ ungkap Komisioner KPU Sumbawa Divisi Perencanaan Data dan Informasi – Muhammad Kaniti bersama Sekretaris KPU – Lahmuddin kepada media ini, Rabu (23/2) di kantor Bupati Sumbawa.

Menurut Ken – sapaan akrabnya saat ini sudah ada kesepakatan awal hal-hal apa saja nanti yang akan dikerjasamakan. Namun gambaran umumnya antaralain ada beberapa poin seperti NPHD untuk tahapan Pilkada 2024, dukungan sarana dan prasarana dari Pemda ke KPU, penyebaran informasi dan komunikasi, pemutakhiran data pemilih, perlindungan hak pilih pekerja migran.

Selain itu, fasilitasi penyusunan regulasi, kemudian berkaitan dengan fasilitasi dukungan SDM, termasuk dukungan penerapan protokol kesehatan. ‘’Bahkan tadi lebih kedepan diskusinya dalam upaya membantu KPU jika terjadi bencana alam, menjelang atau pada saat hari H pemungutan suara. Jadi Pak Asisten mengatakan tadi, bila perlu nanti dilibatkan BPBD apa yang bisa difasilitasi BPBD. Nanti itu akan dikonkritkan,’’ terangnya.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini, KPU Sumbawa kemudian akan membahas kembali dengan Kabag Pemerintahan tentang rencana kerja kegiatan. Karena pemungutan suara ini mulai tahapannya Juni 2022. ‘’Artinya tinggal empat bulan lagi. Jadi sejak saat ini kami coba inisiasi,’’ tukasnya.

Pihaknya juga sangat membutuhkan kerjasama Disnakertrans Sumbawa dan pihak BP2MI kaitan dengan perlindungan hak pilih pekerja migran. Mengingat pernah terjadi temuan kasus, banyak data pemilih diduga digunakan oleh pekerja migran. ‘’Bahkan ada purna pekerja migran di hari pemungutan suara, tidak dapat dilayani hak pilihnya. Karena memang secara administrasi, dia bukan berKTP setempat. Itu kejadiannta di Desa Maronge Kecamatan Maronge, sementara di KTPnya dia tertera Desa Lekong Alas Barat. Harusnya dia memilih disana,’’ pungkasnya. (msg)

Baca Juga:  Pendaftaran CPNS Dibuka 11 November 2019

Komentar

Berita Pilihan