SUMBAWA BESAR, Media Sumbawa, – Bupati Sumbawa, HM.Husni Djibril menegaskan, tidak mungkin untuk menunjuk kader lain dari PDI-Perjuangan dalam posisi sedang didzolimi. Pemaksaan dengan kader PKS dengan alasan koalisi permanen merupakan upaya memojokkan untuk kepentingan orang tertentu didalam partai.
“Dalam kondisi didzolomi begini, kemudian merestui orang lain itu mustahil itu semua,” katanya melalui saluran telepon di ruang kerja wakil ketua DPRD Sumbawa, Senin (06/01).
Ditegaskan, akan mengudurkan dirid ari partai, apabila PDI-Perjuangan menunjuk orang lain sebagai calon bupati sumbawa kedepan. “Bila partai tunjuk budi ya silahkan saja. Saya tidak mundur, tapi mari kita berhitung-hitung. Selama ini saya taat, ketika saya didzolimi saya lawan,” ujarnya.
Dijelaskan, dinamika politik dalam internal partai merupakan hal biasa. Namun harus mengutamakan komunikasi dalam menentukan langkah strategis partai, diatas kepentingan orang per orang dalam internal partai.
“Hanya saja itu yang saya sesalkan, tidak ada sedikitpun komunikasi dengan saya tentang pasangan yang mau diatur dan pilihan politik PDI-Perjuangan. Tidak pernah sekalipun saya diajak rapat. Kok tiba-tiba diinstruksikan harus dipasangkan dengan Novi. Saya ditolak menjadi calon, biasa saja. Tapi yang saya sedihkan, saya dipojokkan dengan kepentingan orang per orang di partai. Sehingga ada syarat, ada koalisi permanen. Mana ada koalisi permanen hingga kita ditekan-tekan,” jelasnya.
Dikatakan, PDI-Perjuangan sebagai pertain pemenang di Kabupaten Sumbawa, semustinya mengambil posisi sebagai calon bupati, bukan calon wakil bupati. “Sekarang ini muncul issue bahwa PKS yang jadi bupati. Sekarang ini karena kita partai menang, maka mutlak kita yang akan minta jadi bupati. Insya Allah, kita wajib maju. Tinggal nanti dikomunikasikan, sahabat-sahabat demokrat barangkali ada partai yang mau berkoalisi, mari,” katanya. (MS/MU)
Komentar