Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, terkait Pergantian Antar Waktu (PAW). Itu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengambil keputusan, terutama terkait usulan PAW yang masuk ke DPRD Sumbawa dari Partai Berkarya.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Sumbawa – Abdul Rafiq kepada media ini, Selasa (25/1). Pihaknya telah menggelar rapat bersama Pimpinan DPRD lainnya serta para Pimpinan Fraksi. Membahas usulan PAW Anggota DPRD Sumbawa atas nama Hasanuddin dari Partai Berkarya. Pihaknya menginginkan masukan dari para Anggota DPRD lainnya, terkait keputusan yang akan diambil, agar tidak salah dikemudian hari. ‘’Kenapa kami gelar rapat itu, karena kami ingin dalam memutuskan itu harus mendengarkan semua masukan dari teman-teman, termasuk pandangan hukum,’’ tukasnya.
Sebelum rapat ini digelar, pihaknya juga sudah bersurat ke KPU Sumbawa untuk mengetahui siapa calon pengganti dari Hasanuddin. Termasuk ingin mengetahui proses yang sedang berlangsung saat ini. ‘’Jadi hanya untuk mengetahui saja, siapa calon penggantinya, bukan hal-hal lain,’’ tandas Rafiq.
DPRD kemudian mendapat surat balasan dari KPU Sumbawa, terkait calon pengganti yakni Muhammad Tayeb dari Dapil II Sumbawa. Namun dalam surat tersebut, lanjut Rafiq, KPU juga memberikan catatan, yang menyebutkan kalau Hasanuddin saat ini sedang menempuh upaya hukum, kasasi di Mahkamah Agung. Selan itu, Partai Berkarya juga sedang mengalami konflik ditingkat pusat dan perkaranya pun sudah masuk di Mahkamah Agung. ‘’Artinya ini masih berproses semua disana. Sehingga atas dasar itu, dan sesuai dengan tata tertib kami di DPRD Sumbawa, bahwa sebelum ada keputusan incrah, DPRD tibak boleh memutuskan atau melanjutkan proses itu,’’ tegas Rafiq.
Untuk memperkuat data terkait proses hukum dan PAW ini, Pimpinan DPRD dan Fraksi berencana melakukan konsultasi ke Kemenkumham, pada 31 Januari mendatang. ‘’Kita tidak boleh gegabah. Sehingga untuk mempertajam apa yang akan menjadi keputusan kami, maka kami akan ke Kemenkumham, bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Dewan lainnya,’’ pungkasnya. (msg)
Komentar