Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Sumbawa yang menolak vaksin bakal diberi sanksi oleh Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah. Hal itu ditegaskan Bupati saat memimpin Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Forkopimda dan Kepala OPD di Sumbawa, pada Senin (8/11) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Dijelaskan, sanksi berupa penundaan pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bakal diterapkan mulai Desember mendatang. Tentunya dengan akan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati sebagai dasar pemberlakuan sanksi dimaksud. ‘’Akan diterbitkan surat edaran terkait penundaan pembayaran TPP Bulan Desember 2021 dan seterusnya bagi ASN yang tidak mau divaksin,’’ tegas Bupati.
Namun, lanjut Haji Mo – sapaan akrab Bupati Sumbawa, sanksi ini tidak berlaku bagi ASN yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksin. Tentunya, hal itu harus dibuktikan melalui pernyataan medis secara resmi.
Sikap tegas Bupati tersebut dilakukan guna mempercepat pembentukan herd immunity di Kabupaten Sumbawa. Disamping karena data capaian vaksinasi di daerah masih tergolong rendah. Hal ini juga sebagai pressure terhadap ASN yang merupakan ujung tombak Pemerintah, sehingga harus menjadi contoh bagi masyarakat.
Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Sumbawa, data capaian vaksin di Kabupaten Sumbawa hingga 6 November 2021, untuk dosis 1 berdasarkan input data manual sebanyak 171.226 orang atau 44,31 persen, sedangkan input data online (KPCPEN/PCARE) sebanyak 161.717 orang atau 41,85 persen, sehingga terdapat selisih data sebanyak 9.509 orang atau 2,46 persen.
Selanjutnya untuk dosis 2, input data manual sebanyak 80.151 orang atau 20,74 persen, input data online sebanyak 72.914 atau 18,87 persen dengan selisih data sebanyak 7.237 orang atau 1,87 persen. Kemudian untuk dosis 3, input data manual sebanyak 2.516 orang atau 79,87 persen, input data online sebanyak 2.156 orang atau 68,44 persen, dengan selisih data sebanyak 360 orang atau 11,43 persen. (msg)
Komentar