oleh

Anggaran Tinggi, Penyelenggara Harus Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Sumbawa Besar, Media Sumbawa

Suksesi Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sumbawa 2020, haruslah melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Mengingat  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa sebagai penyelenggara, ditopang dengan anggaran daerah yang cukup besar yakni Rp 25 miliar.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud dalam Launching Pilkada Sumbawa di KPU Sumbawa, Sabtu (23/11/2019) menyampaikan Anggaran Rp 25 Miliar itu bukan anggaran yang mudah dan murah. Kalau  kita hanya menghasilkan bupati yang biasa-biasa saja, itu akan menjadi kerugian bagi masyarakat Sumbawa. Ini menjadi tantangan bagi  saudara yang berniat berkontestasi untuk memikirkan Sumbawa ini secara utuh

Dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, maka  perlu didukung SDM penyelenggara yang berintegritas sampai ke tingkat desa.

“Ini yang paling penting pesan saya kepada KPU Sumbawa. Lahirkanlah penyelenggara di level Kecamatan, adhock di PPS yang bisa diamanahi, yang bisa berada di posisi netral. Biaya yang besar ini terlalu beresiko ketika ada penyelenggara yang tidak berintegritas,” tegasnya.

Mantan Ketua KPU Sumbawa ini juga menyentil terkait pembangunan di Kabupaten Sumbawa hari ini. Baginya, sebagai putra Sumbawa, ia melihat perkembangan daerahnya saat ini semakin menggeliat  terutama pembangunan infrastruktur. Kondisi ini juga harus dipikirkan oleh pemimpin terpilih nantinya.

“Dia juga harus menghitung bahwa, demokrasi tidak hanya pembangunan politik tetapi harus bersinergi dengan pembangunan kesejahteraan,” jelasnya.

Hal lainnya yang disentil, mengenai Tupoksi KPU dan Bawaslu. Ia berpesan, kedua lembaga ini agar tetap bekerja sesuai tupoksinya.

“Jadi bawaslu dan KPU bukan orang yang berbeda dan harus berbeda dalam menyikapi persoalan tahapan. Tetapi harus meyelesaikan proses tahapan sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Kalau dikritisi oleh Bawaslu, biasa saja. Karena itu tugasnya. Kalau seluruh tahapan dikritisi itu baik dan sehat. Begitu juga KPU dalam penyelenggaraan harus bisa menjamin kepada publik bahwa kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan berintergritas,” imbuhnya. (MS/LH)

Baca Juga:  Putusan Bawaslu NTB, Unsur TSM Mo-Novi Tidak Terbukti

Komentar

Berita Pilihan