Sumbawa Besar, mediasumbawa.com- Fraksi Partai Golkar mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
‘’Prestasi tersebut merupakan capaian yang patut disyukuri dan dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.’’kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Muhammad Zain, S.Ip.
Namun demikian kata Muhammad Zain, S.Ip, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan APBD pada hakikatnya diukur dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten sumbawa.
‘’Fraksi partai golkar memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah kabupaten sumbawa mempertahankan opini WTP dari BPK RI,’’kata jubir Fraksi Partai Golkar.
Namun demikian kata M Zain, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa opini tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. upaya penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan bpk harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Rapat yang digelar Kamis (09/07/2026) di ruang sidang utama DPRD ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran kepala OPD.
Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.(MS/Parlementaria)
Comment