Sumbawa Besar, mediasumbawa.com -Setelah sepekan 42 Pendaftar JPT Lowong Lulus Administrasidibukanya masa pendaftaran untuk tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lowong di Kabupaten Sumbawa, tercatat ada 44 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 42 pendaftar dinyatakan lulus administrasi.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa – Drs. H. Hasan MM kepada wartawan, Jum’at (8/10). Dikatakan, pendaftaran JPT lowong ini dibuka pada 1 sampai 7 Oktober 2021. Ada 44 pendaftar dengan 38 orang. Dimana terdapat 4 orang yang mendaftarkan diri di 2 tempat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tanggal 8 oktober dilakukan seleksi administrasinya. Ada 44 pendaftar, yang lulus administrasi 42 dan 2 pendaftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS). InsyaAllah nanti malam akan kami umumkan hasil ini,” ujarnya.
Dijelaskan Haji Bas-akrab Sekda Sumbawa disapa, 2 pelamar TMS tersebut karena melebihi usia yang dipersyaratkan.
“2 pelamaar yang tidak memenuhi syarat ini karena lewat dalam persyaratan usia. Syarat usia maksimal 56 tahun pada saat dilantik,” tambahnya.
Disebutkannya, 38 orang tersebut terdiri dari 23 pejabat eselon 3A dan 15 pejabat eselon 3B. Adapun OPD dengan pendaftar terbanyak yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa dengan 12 pendaftar.
Setelah proses seleksi administrasi, terang Haji Bas, maka akan dilanjutkan dengan assessment 12 sampai 13 Oktober, presentasi dan wawancara 14 sampai 16 Oktober, dan pengumuman 3 besar dimasing-masing OPD direncanakan 20 Oktober mendatang.
“Assissment nanti kita minta bantuan asesor dari Mataram. Setelah 3 besar, akan ditentukan pelamar terpilih. Kemudian akan kita sampaikan ke KASN bahwa sudah ada yang terpilih, untuk selanjutnya dilakukan pelantikan,” pungkasnya.
Tujuh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa yang diseleleksi yaitu untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag), Dinas Pertanian (Distan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).(ms/sp)
Komentar