MATARAM, mediasumbawa.com— Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil Sumbawa, H. Salman Alfarizi, S.H., angkat bicara.
Ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat Pulau Sumbawa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kadis PUPR NTB saat menjadi narasumber dalam acara Bincang Kamisan pada Kamis (27/11) lalu.
Salman menilai closing statement yang disampaikan Kadis PUPR tidak mencerminkan sikap seorang pejabat yang memahami kondisi pembangunan secara berimbang di NTB.
Ia bahkan menilai pernyataan tersebut terkesan mengabaikan persoalan jalan rusak di Pulau Sumbawa dengan alasan minimnya pengguna jalan.
“Sebagai wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, sangat kami sayangkan pernyataan itu,” tegas Legislator Udayana jebolan Dapil Sumbawa itu.
“Kurang elok. Sekarang saya ingin tanya, jalan provinsi mana yang sepi dan tidak dilewati orang?,” tegasnya menambahkan.
Politisi PAN itu menilai pernyataan Kadis PUPR berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak sejalan dengan komitmen Gubernur NTB.
Dimana selama ini mendorong pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok-Sumbawa. Salman pun meminta Gubernur mengambil tindakan tegas.
“Ganti, copot saja. Perlu disikapi oleh Pak Gubernur. Karena tidak seharusnya seorang pejabat eselon II berkata seperti itu,” tegasnya.
KADIS PUPR NTB KLARIFIKASI: TIDAK ADA PENGABAIAN, PROGRAM BERDASARKAN SKALA PRIORITAS
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, memberikan klarifikasi. Ia menyebut pemberitaan sebelumnya tidak memuat secara utuh maksud pernyataannya.
Sehingga, menurut dia, menimbulkan persepsi seolah pemerintah mengabaikan infrastruktur di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Sadimin menegaskan bahwa kebijakan perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil, serta kondisi lalu lintas, bukan berdasarkan wilayah tertentu.
“Tahun ini cukup banyak proyek perbaikan di Sumbawa. Jadi kalau disebut ada ketimpangan, itu belum tentu benar. Pemerintah menggunakan skala prioritas,” jelasnya.
Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, di antaranya:
- Perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk sebesar Rp32 miliar
- Penanganan ruas Lunyuk senilai Rp20 miliar
- Penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima
- Sejumlah titik perbaikan lainnya di Pulau Sumbawa
Sementara di Lombok, salah satu proyek besar adalah perbaikan ruas Pohgading dengan anggaran Rp28 miliar.
Sadimin juga menekankan bahwa panjang jalan provinsi di Sumbawa mencapai 900 kilometer, jauh lebih panjang dibanding Lombok.
Sedangkan di Lombok menurut dia, panjang jalannya sekitar 500 kilometer, sehingga anggaran pemeliharaan secara alami lebih besar di Sumbawa.
“Ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini anggaran perbaikan jalan justru lebih banyak untuk wilayah Sumbawa,” tambahnya.
PENANGANAN JALAN BERTAHAP, BERDASARKAN DAMPAK EKONOMI
Sadimin mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa memperbaiki seluruh ruas jalan secara serentak.
Karena itu, skala prioritas diberlakukan dengan mendahulukan ruas yang tingkat lalu lintasnya tinggi dan memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
“Kadang ada jalan rusak yang belum bisa langsung ditangani. Kita utamakan dulu yang dilewati banyak kendaraan. Semua ingin kita perbaiki, tapi harus bertahap,” jelasnya.
Polemik ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif, demi memastikan pembangunan infrastruktur di NTB berlangsung adil, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MS/X)
Komentar