Sumbawa Besar, mediasumbawa.com– Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan kritisnya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/08/2025).
Meski menyatakan dukungan secara prinsip, fraksi berlambang garuda ini menyoroti sejumlah kejanggalan data dan potensi inefisiensi yang harus dijelaskan pemerintah sebelum Raperda disahkan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. dan Wakil Ketua III Zulfikar Demitry SH MH itu dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetiyo, M.AP, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD, camat dan Insan Pers.
Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Tahir, SH menyambut baik niat pemerintah untuk memperkuat BUMD melalui Raperda Penyertaan Modal. Namun, mereka menemukan ketidakselarasan data yang dinilai serius.
Fraksi mempertanyakan detail penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Batulanteh yang dinilai tidak transparan. Lebih menohor lagi, mereka mengungkap adanya selisih angka sebesar Rp100 juta. “Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan total penyertaan modal untuk program Upland dan PT BPR NTB adalah Rp4,605 miliar. Namun, dalam Pasal 7A Ayat 2 Raperda, angka yang tercantum justru Rp4,705 miliar. Ada selisih Rp100 juta yang perlu dipertanggungjawabkan,” tegas Jubir Fraksi Gerindra.
Mereka menegaskan, selisih anggaran ini harus dijelaskan secara detail dan transparan oleh Bupati Sumbawa sebelum Raperda ini dibahas lebih lanjut ke tingkat Panitia Khusus (Pansus).
Desak Sistem Baru Cegah Kebocoran Retribusi Parkir
Sementara untuk Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Gerindra memahami urgensi penyesuaian aturan untuk menghindari sanksi fiskal pusat. Namun, dukungan mereka disertai catatan keras terkait potensi kebocoran pendapatan, khususnya pada sektor retribusi parkir.
Fraksi mendesak pemerintah segera menciptakan sistem pemungutan yang lebih efektif dan tertutup celah korupsi. Mereka meminta penjelasan resmi mengenai metode terbaik yang akan diterapkan.
“Manakah yang lebih efektif untuk meminimalisir kebocoran, sistem karcis manual atau sistem digital? Kami meminta pemerintah tidak hanya menaikkan tarif, tetapi juga memastikan uangnya masuk ke kas daerah, bukan ke kantong oknum,” tandasnya.
Dengan semua catatan tersebut, Fraksi Gerindra secara resmi mendukung pembahasan kedua Raperda tersebut ke tahap selanjutnya dengan harapan semua pertanyaan kritis mereka dapat dijawab dengan solusi yang konkret.(MS/Parlementaria )
Komentar