Sumbawa Besar, mediasumbawa.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Pertama tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, Rabu (13/08/2025). Rapat ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD tahun depan, dengan fokus pada arah pembangunan daerah.
Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., MM.Inov, didampingi Wakil Ketua I, HM Berlian Rayes, S.Ag., MM.Inov, Wakil Ketua II, Gitta Liesbano, SH., M.Kn dan Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, SH., MH.
Turut hadir Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. beserta jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, Staf Ahli, Camat, Kepala Desa, dan Insan Pers.
Bupati Syarafuddin Jarot menekankan tiga pilar utama pembangunan Sumbawa 2026: Peningkatan Infrastruktur Dasar – Penyediaan akses air bersih, jalan desa, dan listrik merata. Penguatan Ekonomi Kerakyatan – Dukungan UMKM, pertanian, dan pariwisata berbasis lokal. Dan Pemerataan Layanan Kesehatan & Pendidikan – Perbaikan fasilitas puskesmas dan sekolah di daerah terpencil. “KUA-PPAS 2026 kami susun dengan prinsip akuntabel dan pro-rakyat. Anggaran harus tepat sasaran, mendorong kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan,” tegas Bupati dengan menambahkan, Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan APBD. “Kami siap menerima masukan dari dewan dan masyarakat. Pembangunan harus partisipatif.
Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin menyambut baik dokumen KUA-PPAS yang disampaikan eksekutif. “Kami apresiasi transparansi Pemda. DPRD akan mengkaji setiap poin secara detail, memastikan APBD 2026 benar-benar aspiratif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, panitia anggaran DPRD akan segera membahas draf tersebut dalam rapat-rapat komisi untuk mempertajam prioritas program. Beberapa highlight Rancangan PPAS 2026 yang mengemuka: Rp 120 miliar untuk program digitalisasi pemerintahan dan UMKM. Rp 85 miliar dialokasikan ke sektor pertanian, termasuk bantuan benih dan alat modern. Dan Pembangunan 5 unit puskesmas baru di daerah blank spot kesehatan.
Usai paripurna ini, dokumen KUA-PPAS akan dibahas dalam: Rapat Komisi (14-20 Agustus 2025) – Evaluasi per bidang. Pembicaraan Pendahuluan (21 Agustus) – Penyamaan persepsi. Dan Paripurna Pengesahan (Akhir Agustus) – Penetapan final.
“Silakan sampaikan aspirasi melalui anggota DPRD atau forum musrenbang. APBD ini untuk kebaikan Bersama,’’kata ketua DPRD Sumbawa (MS/Parlementaria)
Komentar