Sumbawa, Mediasumbawacom – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. memberikan tanggapan / jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa, terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029.
‘’Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu yang disediakan untuk menyampaikan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah disampaikan pada sidang paripurna kedua yang lalu,’’terang Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot.
Terkait kemandirian keuangan daerah jelas Bupati Sumbawa, menanggapi Pandangan Umum Fraksi PKS terkait rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, yaitu rata-rata 12,99 % per tahun dalam periode 2020-2024. kondisi ini menurut H. Jarot menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, yaitu rata-rata 86,06 % per tahun. terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah cenderung meningkat, sementara rasio ketergantungan terhadap dana transfer cenderung menurun dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah tersebut, dalam RPJMD ini diproyeksikan terjadinya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 10,52 % per tahun dalam periode 2025-2029, yaitu dari Rp 235,721 miliyar pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp 352,434 miliar pada tahun 2029. Beberapa strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain: Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada; Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sdm pengelola pajak dan retribusi daerah; Peningkatan pemanfaatan aset daerah dan kerja sama daerah; peningkatan kinerja bisnis bumd agar memberikan bagi hasil laba yang lebih besar.
Sementara menyikapi kondisi belanja pegawai yang terus mengalami kenaikan kata Bupati Sumbawa, dapat dijelaskan bahwa persoalan utamanya adalah terjadinya peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negera (ASN) yang cukup signifikan, baik PNS maupun P3k, yaitu meningkat rata-rata 7,23 % per tahun dalam periode 2020-2024. Bahkan ke depan, kebijakan pengangkatan P3K paruh waktu, juga berpeluang memberikan dampak terhadap peningkatan belanja pegawai. oleh karena itu, untuk menekan kenaikan porsi belanja pegawai, maka langkah yang paling efektif adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan laju yang lebih besar dari laju peningkatan jumlah ASN.
Berkenaan dengan masih rendahnya serapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (tahun 2025), pemerintah daerah melakukan langkah percepatan realisasi program/kegiatan dengan memperkuat sistem pelaporan, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan kinerja manajerial perangkat daerah. Rpjmd ini mendorong pendekatan result-based management yang terukur dan akuntabel agar output dan outcome dari program/kegiatan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terkait persoalan rendahnya serapan hasil panen petani, khususnya jagung, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan penguatan rantai pasok pertanian melalui rencana pembangunan gudang penyimpanan dan fasilitas pascapanen di wilayah timur, barat, utara, dan selatan kabupaten sumbawa. ‘’Kebijakan ini akan didukung dengan pola kemitraan koperasi, bumdes, dan swasta, serta integrasi dengan program stabilisasi harga dan penyediaan akses pembiayaan pertanian,’’jelas Bupati Sumbawa pada Paripurna DPRD Sumbawa yang digelar diruang Sidang Utama, Senin (23/6/2025).(Ms/Parlementaria)
Komentar