Sumbawa, mediasumbawa.com- Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan tanggapan / jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa, terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029.
‘’Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu yang disediakan untuk menyampaikan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dprd kabupaten sumbawa yang telah disampaikan pada sidang paripurna kedua yang lalu,’’terang Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., pada Paripurna DPRD Sumbawa yang digelar diruang Sidang Utama, Senin (23/6/2025).
Harapan Fraksi PDIP terkait pentingnya menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, khususnya dalam penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja, sangat sejalan dengan semangat RPJMD tahun 2025-2029. Pemerintah daerah kata Bupati Sumbawa telah menetapkan target angka prevalensi stunting di kabupaten Sumbawa sebesar 5,51 % pada tahun 2029 dan tingkat Pengangguran Terbuka (tpt) sebesar 1,59% pada tahun 2029.
Terkait dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi yang difokuskan pada penyederhanaan prosedur pelayanan, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe), serta penguatan integritas dan peningkatan kapasitas asn. hal ini akan didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap efektivitas layanan publik.
Terkait pentingnya hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan, pemerintah daerah sepenuhnya mendukung masukan tersebut. rpjmd tahun 2025-2029 telah memuat strategi industrialisasi dan penguatan rantai nilai berbasis potensi sumberdaya unggul lokal melalui kemitraan, pembangunan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi. pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi bagian integral dari pendekatan spasial yang inklusif, dengan menargetkan intervensi pada wilayah tertinggal dan kawasan perdesaan secara terarah dan terukur. program industri/agroindustri dan hilirisasi termuat dalam misi ke-4 perekonomian maju dengan 3 tujuan, 5 sasaran, 15 program prioritas, serta 10 strategi dan 19 arah kebijakan.
Terkait efisiensi belanja publik, tentu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengawalnya agar pelaksanaan belanja publik lebih efisien dan efektif. implementasinya antara lain melalui penetapan target yang terukur dalam dokumen rpjmd dan rkpd, penerapan prinsip money follow program, dan penggunaan instrumen analisis standar belanja (asb) dan standar harga satuan dalam pengalokasian belanja daerah.
Terkait aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim, pemerintah daerah telah memastikan integrasi kebijakan lingkungan melalui dokumen klhs dalam rpjmd, penyelarasan rtrw dengan prinsip keberlanjutan, serta pengarusutamaan mitigasi risiko iklim dalam program prioritas, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, serta infrastruktur.
‘’Dukungan fraksi PDIP terhadap visi dan misi pembangunan daerah, serta 45 program prioritas pembangunan sangat diapresiasi. pemerintah daerah akan terus memastikan bahwa visi “kabupaten sumbawa unggul, maju dan sejahtera” diterjemahkan dalam indikator kinerja yang jelas, terukur dan disinergikan lintas perangkat daerah. mekanisme monitoring dan evaluasi tahunan juga akan diperkuat guna memastikan program/kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,’’terang Bupati Sumbawa H. Syarapuddin Jarot.(MS/Parlementaria)
Komentar