Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Melalui juru bicaranya, Alen Taryadi, S.H., PKS mempertanyakan strategi peningkatan kemandirian fiskal dan efisiensi belanja pegawai yang dinilai menggerus anggaran pembangunan.
“Rasio kemandirian keuangan kita masih 15,1%, artinya 86% anggaran bergantung pada transfer pusat. Ini kerentanan serius yang harus diatasi,” tegas Alen di hadapan paripurna DPRD Sumbawa, Selasa (17/06/2025).
ada 6 hal yang menjadi sorotan utama Fraksi PKS, diantaranya: Pertama, Kemandirian Fiskal yang Stagnan. Meski pendapatan daerah naik dari Rp1,6 triliun (2020) ke Rp2,1 triliun (2024), ketergantungan pada dana pusat tetap tinggi (86%). “Apa strategi konkret untuk meningkatkan PAD? Jangan sampai kita terjebak dalam siklus ketergantungan,” tanya Alen.
Kedua, Belanja Pegawai yang mengkhawatirkan. Alokasi belanja pegawai melonjak 32% dalam 4 tahun (Rp.699 miliar ke Rp.927 miliar), mendekati batas maksimal UU (30% APBD). “Ini mengancam anggaran infrastruktur dan layanan publik. Perlu efisiensi struktural,” kritiknya.
Ketiga, Transparansi Beasiswa Kedokteran. PKS mendorong proses seleksi beasiswa kedokteran dan farmasi lebih terbuka. “Publik harus tahu kriteria penerima agar tidak ada kesan nepotisme,” ujar Alen.
Keempat, Darurat LPG 3 kg dan Narkoba. Fraksi PKS mendesak Satpol PP lebih tegas menindak penjual LPG di atas HET. “Jangan ada lagi rakyat dirugikan!” Untuk narkoba, mereka usulkan pembentukan Satgas Anti-Narkoba melibatkan TNI/Polri hingga tingkat desa.
Kelima, Infrastruktur Jalan yang Terlupakan. “Ruas Selang Ai Ngelar hingga Labuhan Sangoro masih memprihatinkan. Ini penghambat ekonomi rakyat,” tegas Alen, mendesak percepatan perbaikan sebelum 2029.
Keenam, Krisis Gudang Jagung. PKS mendorong pembangunan gudang penampungan jagung di empat wilayah kabupaten. “Petani sering dirugikan karena hasil panen tidak terserap optimal,” jelasnya.
Meski kritis, Fraksi PKS menyatakan kesediaan membahas RPJMD lebih lanjut. “Kami apresiasi kerja keras tim penyusun, tetapi dokumen ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh OPD,” pungkas Alen, mewakili Ketua Fraksi Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov.(MS/Parlementaria)
Komentar