Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Sumbawa, selasa (17/06/2025).
Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029.
Melalui juru bicaranya, Syukri, HS, A.Ma, Golkar menegaskan dokumen ini harus menjawab persoalan riil masyarakat, bukan sekadar wacana administratif.
“RPJMD harus menjadi pedoman pembangunan yang menyentuh akar masalah. Jangan sampai hanya jadi agenda seremonial tanpa dampak nyata,” tegas Syukri di hadapan Bupati Sumbawa yang diwakil Asisten I, Forkopimda, dan anggota DPRD.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar membeberkan Enam Sorotan Kritis yang harus menjadi atensi pemerintah, diantaranya, Pertama, Birokrasi Digital Tanpa Persiapan Matang. Meski RPJMD mengusung transformasi birokrasi berbasis elektronik (SPBE), Syukri mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan SDM. “Banyak OPD belum punya jaringan internet stabil, apalagi SDM yang mumpuni. Jangan sampai reformasi malah jadi beban baru,” ujarnya. Indeks TIK yang masih rendah juga dinilai sebagai tantangan serius.
Kedua, Program Pendidikan Tidak Solutif. Fraksi Golkar mengapresiasi program sekolah tuntas 12 tahun dan beasiswa, tetapi porsi anggaran beasiswa hanya 0,11% (2024) dan ditargetkan 0,42% (2029) dinilai terlalu kecil. “Ini belum menjawab akar masalah putus sekolah. Butuh solusi struktural, bukan sekadar bantuan simbolis,” kritik Syukri.
Ketiga, Beasiswa Elitis, Abaikan Sektor Strategis. Pemberian beasiswa kedokteran dan farmasi disebut terlalu elitis. “Kita butuh SDM di sektor vokasi seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan yang lebih cepat memberi manfaat ekonomi,” jelasnya.
Keempat, Lingkungan: Masalah Nyata Diabaikan. Isu lingkungan dalam RPJMD dinilai terlalu teknokratis, seperti fokus pada ruang hijau dan sanitasi. Padahal, degradasi lahan pascatambang, krisis air bersih, dan sampah plastik adalah persoalan mendesak. “DAS dan deforestasi hulu harus masuk prioritas,” tegas Syukri.
Kelima, Target Ekonomi 6-7% Tidak Realistis. Fraksi Golkar menilai Pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun dinilai ambisius tanpa dukungan ekosistem investasi yang memadai. “Di mana strategi penataan kawasan industri? Bagaimana melindungi lahan pertanian dari alih fungsi?” tanya Syukri.
Keenam, Kemiskinan: Pendekatan Masih Simptomatik. Penurunan kemiskinan 0,87% per tahun dianggap baik, tetapi program seperti BLT dan JKN dinilai hanya solusi jangka pendek. “Perlu analisis mendalam penyebab kemiskinan dan solusi terukur,” paparnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong percepatan restorasi Istana Sultan Sumbawa (Bala Putih), pembangunan smelter lokal, dan desakan agar PT SJR menggunakan akses darat untuk mengurangi dampak lingkungan.
“Kritik kami bukan penolakan, tapi upaya memastikan RPJMD benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Syukri.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD I, H.M. Berlian Rayes ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama sebelum RPJMD disahkan.(MS/Parlementaria/*)
Komentar