Sumbawa, mediasumbawa.com – Fraksi Demokrat PPP Pembangunan berpandangan, RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 telah disusun dengan kerangka normatif dan substansi teknokratik yang baik. namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menjadikan RPJMD sebagai alat transformasi sosial dan bukan sekadar dokumen administratif.
“dengan mengedepankan keberpihakan pada masyarakat bawah, sinergi antar lembaga, serta penguatan sistem evaluasi kinerja, RPJMD ini bisa menjadi jalan menuju kabupaten sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera,’’terang juru bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan H. Zainuddin Sirat, pada Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Sumbawa, selasa (17/06/2025).
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan juga memberikan beberapa catatan perbaikan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029. ‘’ dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 Ini, Kami perlu menyampaikan beberapa hal,’’kata H. Zainuddin Sirat, seperti ; dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing. Dalam uraiannya Kami belum melihat penekanan pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan padahal sebagaimana Kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita bekerja pada sektor ini meskipun memang nantinya tidak lagi menjadi penyumbang PDRB terbesar.
Dalam menemukan program-program yang signifikan. Masih terdapat kekurangan capaian program dinilai masih bersifat normatif dan progresif, khususnya dalam penyusunan struktur perencanaan, salah satu poin penting yang ditekankan adalah perlunya pemerintah kabupaten Sumbawa segera menyelesaikan proyeksi target dan pagu indikatif. ‘’hal ini dianggap krusial agar kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas, dapat segera dirumuskan dalam perencanaan RPJMD. Dalam konteks infrastruktur, kami meminta agar program pembangunan di kab. sumbawa dapat dilakukan secara transparan untuk memastikan kesejahteraan merata di semua wilayah. dan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta aksesibilitas masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi,’’terang jubir Fraksi Demokrat PPP Pembangunan.
Hal lain yang menjadi masukan Fraksi Demokrat PPP Pembangunan yakni pada pembahasan isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan belum menempatkan persoalan pengelolaan sampah menjadi isu setrategis yang sangat penting untuk dibahas. Kami memandang persoalan sampah ini menjadi isu faktual bagi setiap daerah yang memang perlu penanganan yang baik dan seharusnya menjadi isu strategis yang diprioritaskan pembahasannya.
Sedangkan menyangkut pendidikan karakter sebagai bagian yang sangat fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia, pendidikan agama merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan. Karena pendidikan agama merupakan salah satu faktor penunjang dalam pembentukan moral warga masyarakat, yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun dan mewujudkan generasi agamis, berakhlak dengan nilai- nilai kearifan lokal dan berkepribadian pancasila sebagamana tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan karakter ini menjadi sangat urgen dan seharusnya menjadi isu strategis, apalagi di era perkembangan tekhnologi yang sudah tidak terbendung seperti sekarang ini, dimana segala informasi dan tontonan bebas diakses dengan mudah tanpa ada filter sama sekali. Namun dalam rancangan ini kami belum melihat penekanan masalah ini.
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan juga mempertanyakan persoalan Tenaga Kerja. Dimana belum terpenuhinya lapangan pekerjaan baru dan tingginya angka pengangguran di kab. Sumbawa, yang masih berada di atas angka nasional.
Dalam RPJMD 2025-2029, bidang kesehatan yang menjadi fokus utama adalah : pemerataan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, penguatan ketahanan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat berbasis siklus hidup, menurut kementerian kesehatan. selain itu, upaya pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional juga menjadi prioritas.
Sedangkan untuk bidang pertanian, ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan diyakini bahwa daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut juru bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Menurunnya ketersediaan pangan di kabupaten Sumbawa, termasuk menurunya luas panen padi, dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari pemerintah daerah yang dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke pengguna lainnya yang tidak sesuai., menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, dan ketersediaan pupuk yang adil. ‘’dikabupaten sumbawa ini banyak lahan pertanian yang belum tersentu dengan irigasi teknis irigasi dengan sistem pompanisasi. manfaat sumur bor,dangkal maupun sistem pipanisasi bahwa untuk mendukung program swasembada pangan,’’ujar H. Zainuddin Sirat.
Paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD sumbawa, pada Selasa (17/06/2025) ini dipimpin Wakil Ketua DPRD I, H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua II, Gita Liesbano, S.H., M.Kn., dan Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Asisten I Setda Sumbawa, Drs Irawan Subekti mewakili Bupati Sumbawa, Forkopimda, Camat, Kades dan tamu undangan.(MS/Parlementaria/*)
Komentar