Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Apresiasi ini disampaikan dalam Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Selasa (17/06/2025).
Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Taufiq, dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov., menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 merupakan fase krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Pemerintahan Bupati Jarot-Ansori adalah titik tolak pembangunan jangka panjang. Peletakan pondasinya sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan program dalam RPJMD ini,” tegas Taufik di hadapan Asisten I Setda Sumbawa, Drs Irawan Subekti mewakili Bupati Sumbawa serta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra memberikan catatan mendalam terhadap lima misi RPJMD 2025-2029, diantaranya : Pertama, SDM dan Sosial Budaya Unggul. Mendukung penuh program beasiswa kedokteran dan farmasi untuk putra-putri Sumbawa, dengan syarat sistem seleksi yang adil. Juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.
Kedua, Pemerintahan dan Birokrasi Unggul. “Konsep Good and Clean Governance jangan hanya retorika. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus benar-benar diimplementasikan untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan transparan,” ujar Taufik.
Ketiga, SDA, Lingkungan, dan Infrastruktur Unggul. Fraksi Gerindra mendorong pengelolaan SDA yang terpadu untuk memberikan nilai tambah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Keempat, Perekonomian Maju. “Sektor pertanian dan agroindustri adalah pengungkit utama, tetapi masih kurang upaya serius dalam hilirisasi. Sinergi dengan program pusat sangat diperlukan,” kritik Taufik.
Kelima, Masyarakat Sejahtera. Ditekankan pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari pembangunan inklusif.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap Ranperda RPJMD, namun mengingatkan: “Capain WTP harus jadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan untuk rakyat,” pungkas Taufik.(MS/Parlementaria/*)
Komentar