Sumbawa Barat, mediasumbawa.com- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat Slamaet Riadi, SPi, M.Si. mengatakan bahwa seluruh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus berangkat melalui jalur resmi atau legal, untuk memastikan hal tersebut Pihaknya menerapkan sistem mekanisme klarifikasi terhadap setiap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kami wajibkan Perusahan yang akan memberangkatkan Calon PMI itu datang bersama calon PMI ke sini, itu untuk kita klarifikasi seluruh dokumen yang ada agar kita pastikan mereka berangkat secara legal. Sehingga nanti kami bisa memantau pergerakan calon PMI kalau sudah berada di negara tujuan,” ungkapnya saat di wawancara media ini.
Dijelaskannya, proses klarifikasi itu, tidak sekedar mengecek kelengkapan administrasi calon PMI. Pihaknya turut mewawancara calon PMI bersangkutan mengenai setiap data yang telah dituangkan dalam dokumen berkasnya. Selain itu pihaknya juga mempertanyakan kepada perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan negara tujuan akan di berangkatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) termasuk juga terkait dengan perjanjian Kerja.
“Kalau ke calon pekerjanya kita tanya siapa yang memberi mereka izin berangkat, apakah orang tua, suami atau lainnya, atau juga terkait motivasi kenapa harus berangkat ke luar negeri. Itu semua kita tanyakan ke Calon Pekerja dan tentu kita cek kebenaran dokumennya juga. Kalau ke perusahaan, kami meminta dokumen akad-nya (perjanjian kerja) dan kalau sudah sesuai, saat klarifikasi kami sekaligus menyaksikan penandatangannya,” jelas slamet.
Lebih lanjut Meta sapaan akrabnya, selama ini pihaknya selalu berupaya memberi edukasi kepada masyarakat dan calon PMI agar memahami pentingnya berangkat melalui jalur resmi. Namun demikian, berbagai modus yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri dengan menyalahi aturan semakin beragam dan itu yang harus diantisipasi, tentu ke depan pihaknya akan terus berupaya membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat maupun jajaran pemerintah dari desa sampai dengan pemerintah pusat untuk terus menyuarakan agar masyarakat berangkat ke luar negeri harus melalui jalur resmi.
“Kedepan kita ingin membangun sinergitas dengan pemerintah desa untuk dapat mengedukasi masyarakat agar tidak bernagkat melalui jalur ilegal. Karna banyak modul para oknum-oknum dengan diiming imingi janji manis dan gaji besar itu yang membuat masyarakat tergiur untuk berangkat melalui jalur ilegal. Ini yang harus kita antisipasi dengan melibatkan semua komponen,” Demikian Slamet Riadi. (ms/an)
Komentar