Sumbawa Barat, mediasumbawa.com- Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat mengingatkan para pengunjuk rasa Percepatan Pembetukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) untuk tidak melakukan blokade atau penutupan pelabuhan Poto Tano, hal tersebut dapat berdampak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat luas.
“Yang harus dipahami bahwa pelabuhan merupakan obyek vital nasional dan salah satu fasilitas publik yang penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga tidak bisa dilakukan penutupan atau blokade dengan dalih apapun,” ungkap AKBP Zulkarnain, S. IK kepada wartawan media ini, Rabu, 14/5/2025.
Dijelaskannya, mengganggu objek vital nasional bukanlah tindakan yang dibenarkan, karena itu dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat sendiri. Pelabuhan Poto Tano memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi barang dan jasa, serta menjadi jalur utama bagi aktivitas logistik di wilayah pulau Sumbawa, Karena itu, segala bentuk gangguan terhadap fungsi pelabuhan dapat menimbulkan dampak domino yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
“Menyampaikan pendapat di muka umum memang sudah di atur oleh regulasi dan kami siap melakukan pengawalan bagi pengunjuk rasa. Tapi kami juga berharap untuk tidak melakukan hal – hal yang dapat menggangu aktifitas pelabuhan karena itu akan bertentangan dengan aturan yang ada” jelasnya.
Dirinya juga mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, dan tetap membangun komunikasi yang baik serta menghindari provokasi dan yang lebih utama tetap dengan dialog yang baik sehingga dapat menemukan solusi yang baik.
“Besok kami akan turunkan personel sebanyak 650 personel itu nanti termasuk bantuan BKO dari Polda NTB. Maka untuk itu kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah,” ajaknya.
Seperti di keketahui, unjuk rasa masyarakat se-pulau Sumbawa yang tergabung dalam Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tersebut berencana akan melakukan demonstrasi selama 5 hari ke depan. Unjuk rasa tersebut dilakukan dalam rangka meminta pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pembentukan daerah Otonomi Baru dan mengesahkan pembentukan provinsi Pulau Sumbawa sebagai prioritas utama. (ms/an).
Komentar