Sumbawa Barat, mediasumbawa.com- Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST.,M.Si menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian semua pihak baik itu perusahaan maupun pemerintah dan pencari kerja. Ketiga hal ini akan dapat terwujud apabila terbangun sinergitas yang baik antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat pencari kerja.
“Kita harus membenahi pola kontrol evaluasi berkaitan dengan ketenagakerjaan ini, termasuk di dalamnya informasi lowongan pekerjaan. Ke depannya kita harus membuat pola yang bisa memberikan ruang agar recruitmen tenaga kerja oleh perusahaan ini harus masuk ke dalam sistem yang kita atur,” ungkapnya saat membuka kegiatan job fair di halaman kantor Disnakertrans setempat.
Dijelaskannya, sebelum perusahan melakukan aktivitas di wilayah Sumbawa Barat ini harus berkoordinasi dengan semua elemen pemerintah dan stakeholder terkait, misalnya dinas Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perijinan dan Disnaker KSB. Perusahaan itu harus memaparkan seperti apa rencana kebutuhan tenaga kerjanya dan juga road maping terkait dengan jumlah tenaga kerja lokal yang harus di prioritaskan dan Ini memang PR besar ke depan untuk mewujudkan KSB Maju di Bidang Ketenagakerjaan.
“Ada tiga tugas kita pemerintah daerah dalam rangka memenuhi dan menghadirkan lapangan pekerjaan di daerah kita, yang pertama pola investasi. Investasi yang berkembang dengan cluster-kluster baru ekonomi kita dan Itu otomatis akan menjadi uang untuk meningkatkan kesempatan kerja,” ungkapnya.
Dijelaskannya, memfasilitasi penempatan tenaga kerja misalnya pasti ada vendor yang bisa memfasilitasi untuk memberikan akses kepada warga untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan dan Kita juga punya potensi untuk mengirim tenaga kerja ke tempat lain.
“Yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas tenaga kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Insya Allah di tahun ini kita akan membangun BLK yang bisa melatih para calon tenaga kerja bukan hanya orientasinya tambang, tetapi orientasi keterampilan kerja dengan skala yang lebih luas,” jelasnya.
Lebih lanjut H. Amar sapaan akrabnya, yang ketiga yang harus dilakukan adalah Memastikan jaminan dan kesejahteraan para pekerja. Yang dimana Pendapatan pekerja juga harus sesuai dengan UMR, ketika ada sengketa maka ada hubungan industrial yang bisa menyelesaikan.
“Nah, inilah tugas pemerintah yang harus kita usahakan dan Kita formulasikan. Kita harus terus berupaya meningkatkan partisipasi perusahaan. Kita juga bisa melakukan dengan cara-cara yang tegas, kita bisa upayakan melalui formulasi yang tegas, indikator yang tegas dan sistem yang tegas,” tandasnya. (ms/an)
Komentar