Sumbawa – mediasumbawa.com – Pansus DPRD Sumbawa mengungkap sejumlah permasalahan yang masih menyelimuti RSUD Sumbawa yang harus segera dituntaskan.
Di antara pemasalahan yang dihadapi oleh RSUD Sumbawa sebagaimana disampaikan Ketua Pansus DPRD Sumbawa Andi Rusni dalam paripurna Senin (21/04/2025), yakni masalah hutang yang masih relatif tinggi. Dari angka 71,5 Miliar pada 2022 menjadi menjadi Rp.49.557.182.169,64 per 18 April 2025.
Terdiri dari utang Belanja Barang Rp.17.864.773.843,24, Utang Belanja Jasa + Pemeliharaan Rp.21.156.354.591,40 dan Utang Belanja Modal Rp.10.536.053.735,00 dan Rp.10.233.796.635.00 di antaranya adalah sisa hutang dari Pembelian Alkes yang dipaksakan pada tahun 2022 yang sangat membebani RSUD.
Pembayaran Utang dari Rp.71,5 Miliar hingga terus menurun menjadi Rp.49 Miliar tentu bukan karena kinerja RSUD namun karena dibantu melalui APBD.
Selain itu, Pansus juga menemukan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pada operasional RSUD Sumbawa setiap bulannya.
Pendapatan RSUD Sumbawa rata-rata Rp.5,5 Miliar sementara Pengeluarannya mencapai sekitar Rp.7,7 miliar, itu artinya RSUD Sumbawa masih mengalami defisit setiap bulannya diangka sekitar Rp.2,2 miliar per bulan. Hal itu disebabkan oleh kelebihan pegawai, in-efesiensi pada belanja obat dan BMHP atau belanja Gizi, terbatasnya fasilitas dan layanan kesehatan seperti dokter spesialis dll.
Pansus menilai kondisi Rumah Sakit seperti itu bagaikan Peribahasa “Menambak Gunung, Menggarami Lautan”, yang artinya Jangankan membantu menyembuhkan atau mengobati Orang Lain, Kondisinya sendiri sedang Sekarat. Karena jika tanpa Bantuan APBD maka RSUD Sumbawa sudah dipastikan “Pindah Alam alias Meninggal Dunia atau Bangkrut !”
Oleh karena itu menurut Pansus harus ada upaya praktis dan pragmatis dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah sakit sehingga minimal berbanding lurus antara pendapatan dan pengeluaran.
Pansus juga mendorong pihak manajemen rumah sakit yang terus berupaya untuk mengurangi defisit anggaran dengan berbagai kebijakan yang diambil. Di antaranya efisiensi anggaran dengan mengurangi program dan kegiatan yang dinilai tidak terlalu urgen. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang menjadi beban bagi RSUD.
Salah satunya dengan menggunakan system digitalisasi guna menghemat ATK sehingga bisa menghemat anggaran RSUD hingga 700 juta. (MS/parlementaria)
Komentar