Masyarakat Desa Ngeru Titip Aspirasi Soal Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru

Sumbawa – mediasumbawa.com-  Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Sandi, S.Pd., MM, melanjutkan agenda reses hari kedua pada lokasi ketiga di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, pada Selasa (18/02/2025).

Kehadiran Dewan Sandi di Desa Ngeru disambut antusias oleh masyarakat setempat, mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani, Ibu-Ibu Majelis Ta’lim, hingga ratusan warga yang hadir.

Dalam sesi dialog, masyarakat mengemukakan berbagai aspirasi yang diharapkan dapat diperjuangkan di Parlemen. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain, permintaan Program Beasiswa S3, pengadaan alat kelengkapan Majlis Ta’lim Muslimah, pengadaan buku paket untuk SD dan SMP, peningkatan kesejahteraan Guru TK/PAUD, normalisasi irigasi, serta permintaan agar layanan dokter selalu tersedia 24 jam.

Menanggapi aspirasi-aspirasi tersebut, Dewan Sandi berjanji akan mengupayakan realisasi setiap usulan yang telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Untuk kesejahteraan Guru dan permintaan agar dokter tetap stanby akan kami sampaikan ke dinas terkait. Kami akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan. Saya berharap masyarakat tetap bersinergi dengan pemerintah desa dan DPRD agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Sandi.

Sandi juga menambahkan bahwa reses ini merupakan langkah awal untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya warga Desa Ngeru, dengan harapan dapat terjadi perbaikan signifikan di berbagai sektor yang berpengaruh pada kesejahteraan mereka.

“In sha Allah, semua aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan dan suarakan di Parlemen. Namun, perlu dipahami bahwa saat ini Presiden Prabowo telah menginstruksikan penghematan besar yang berimbas pada keuangan daerah, yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap usulan yang muncul akan dilihat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (MS/L/Parlementaria)

 

Komentar