Fraksi Demokrat Beri Sejumlah Catatan Terhadap RAPBD 2025

Sumbawa, mediasumbawa.com-  Tema pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Yaitu “Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Yang Berdaya Saing” Penyampaian pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat (FPD), selain sebagai cerminan pandangan politik, juga sekaligus sebagai penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga pendekatan penganggaran yang ber-orientasi partisipatif dapat terpenuhi. Sehingga tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang harus mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat, dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat yang sedang dihadapi.

Demikian disampaiakan Basaruddin, S.Ap, jurubicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa, pada paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan tentang penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (8/8/2024) di kantor DPRD Sumbawa.

Menurut Jubir Basaruddin, FPD menyampaikan catatan-catatan terhadap Ranperda APBD tahun 2025 seperti; Menurut undang – undang dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan, bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat khususnya masyatakat kabupaten Sumbawa.

Dimana kita ketahui bersama Sumbawa, memiliki kawasan blok elang dan dodo rinti yang saat ini sedang di ekploitasi oleh PT. Aman Mineral Nusa Tenggara. Fraksi Partai Demokrat bersikap :

1. Mendesak pemerintah kab. Sumbawa untuk bersikap tegas terhadap PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) agar keberadaan nya dalam berusaha dan mengeruk kekayaan alam di kab. Sumbawa dapat bermanfaat bagi masyarakat kab. Sumbawa.
2. Mendesak pemerintah daerah untuk meminta pt. Amnt untuk membangun infrastruktur di kab. Sumbawa sebagaimana yang dilakukan di kab. Sumbawa barat, agar memberikan daya ungkit tumbuh dan berkembangnya sektor lain yang non tambang di kab. Sumbawa, sehingga terjadi multiplier effect bagi kebutuhan masyarakat kab. Sumbawa.
3. Terkait dengan keberadaan tambang di kab. Sumbawa, kami meminta keseriusan pemerintah daerah, untuk membangun perjanjian kerjasama, dan perusahaan tersebut harus melakukan sosialisasi tentang sejauh mana keberadaannya pt.amnt beroperasi di dodo rinti yang merupakan milik kab. Sumbawa
4. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan , kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.
5. Kekayaan sejarah dan budaya samawa menjadi roh pembangunan sebagai landasan dari kebijakan dan jembatan yg menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Kekayaan sejarah dan budaya sumbawa merupakan fakta/nyata yang kita miliki, melalui kesempatan ini fraksi partai demokrat meminta kepada pemerintah daerah untuk menunjukkan langkah kongkritnya dengan sumber daya kebudayaan kita mendukung dan mendorong kabupaten sumbawa menjadi ibukota kebudayaan biosfer dan perubahan iklim/kota pusaka

Melengkapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Melalui Sidang Dewan Hari Ini, Kami Menyampaikan Beberapa Harapan, Sebagai Berikut :

1. Fraksi partai demokrat, berharap rapbd tahun 2025 menjadi momentum untuk dilakukannya konsolidasi fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan, sehingga diperoleh postur apbd 2025 yang sehat, prudent, antisipatif dan mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang untuk melanjutkan pemulihan ekonomi tahun 2024 yang masih mengalami kendala. “seperti adanya iklim yang belum kondusif, masih tingginya biaya investasi.
2. Dalam pandangannya, fraksi partai demokrat menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya, sehingga bisa mendukung pemanfaatan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan serta penguatan sistem kesehatan.(MS/Parlementaria)