Sumbawa, mediasumbawa.com- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran daerah hingga memasuki triwulan ke-3 tahun 2024.
Pertanyaan tersebut disampaikan melalui Juru bicara Fraksi PPP, M. Noer, S.Pd.I pada Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu 31 Juli 2024, di Kantor DPRD Sumbawa.
Menurut M.Noer, perjalanan APBD tahun anggaran 2024 sudah memasuki tri wulan ke tiga sekarang ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan Pemerintah Daerah terhadap realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD tahun berjalan, hal ini menjadi penting dalam rangka memastikan semua target maupun program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD kabupaten Sumbawa.
Selanjutnya menurut Jubir FPPP, terhadap penurunan target Pendapatan Asli Daerah terutama pada Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) yang diperkirakan tidak terealiasi dalam APBD ta 2024 karena masih dalam proses banding di pengadilan pajak jakarta pusat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait indikator apa yang membuat kita seakan-akan gagal mendapatkan komponen tersebut. ‘’fraksi kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terukur sehingga komponen pajak tersebut menjadi pendapatan asli daerah pada tahun-tahun mendatang,’’terang M.Nur.
Kami juga berharap Badan Usaha Milik Daerah yang setiap tahun mendaptkan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar mampu memberikan deviden atas penyertaan modal sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk percepatan pembangunan menuju sumbawa gemilang yang berkeadaban. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN meminta pemerintah daerah segera merealisasikan belanja wajib dan belanja mendesak lainnya dalam APBD tahun anggaran 2024.
Sementara Juru bicara Partai Nasdem, Bunardi,A.Md.Pi pada paripurna tersebut, menilai rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah saat ini mengibaratkan besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya, ‘’kami percaya bahwa pemerintah tentu memiliki strategi pengelolaan keuangan yang begitu hebat, tetapi perlu diingat bahwa setiap tindakan pasti memiliki resiko-resiko, kami fraksi nasdem meminta jangan berspekulasi dalam menggunakan anggaran daerah,’’Kata Bunardi.
Sementara untuk belanja daerah direncanakan sebesar 1,99 triliun bertambah sebesar 108,79 milyar atau 5,47%, sementara penerimaan sebesar 58,75 milyar, ada defisit sebesar 22,08 milyar. Perencanaan belum tentu sama hasilnya dengan realisasinya bisa lebih besar dari yang direncanakan dan bahkan peluang untuk tidak mencapai target jauh lebih besar jika langkah kerjanya tidak tepat.
Pendapatan asli daerah kita masih tergolong sangat kecil hanya 257,27 milyar dan berkurang pula menjadi 255,97 milyar atau 10 porsenya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 34,56 milyar.
‘’sekali lagi fraksi nasdem pada pemerintah, bahwa hati-hatilah mengelola keuangan yang bersumber dari rakyat,’’tutup Bunardi.(Ms/Parlementaria)
Komentar