Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Persoalan kekeringan akibat kerusakan hutan, sudah menjadi perhatian Pemda Sumbawa sejak lama. Karena itu, program Konservasi akan didorong sebagai bentuk penghutanan kembali di sejumlah wilayah.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Endang Syaifuddin Nusantara Husainy mengatakan, perlu ada revitalisasi atau gerakan rehabilitasi lahan (Gerhan) guna perbaikan kembali. Hal ini menjadi isu sentral saat pihaknya melakukan FGD tematik saat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) lalu.
Menurut Adi Nusantara – akrab Ia disapa, gerhan perlu didetailkan kembali dalam RPJPD 2025-2029. Karena indikator indeks kualitas lingkungan hidup, menjadi target nasional, provinsi dan kabupaten. Dalam hal ini berbicara air, lahan dan udara sebagai komponen pembentuknya.
Karena itu, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa akan mendorong program cara untuk mengkonservasi sumber daya air, guna penghutanan kembali di sejumlah wilayah. Karena diketahui, vegetasi tutupan hutan di sejumlah wilayah sudah mulai gundul.
Adi mengaku, dalam lima tahun terakhir hal ini selalu disampaikan kepada masyarakat. Namun, upaya ini perlu digalakkan. Karena semua pihak sudah tidak bisa untuk menutup mata terkait aksi ilegal logging yang terjadi. Jadi, perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat dan intervensi program melalui DLH dan DLHK Provinsi NTB selaku pemangku kebijakan. Serta mengadvokasi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi bersama. “Nah ini yang tentu dalam dokumen perencanaan harus diformulasikan dengan baik. Program kegiatannya sudah detail, nomenklaturnya sudah fix seluruh Indonesia. Tapi diluar itu, kita juga harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menjadi pemerhati lingkungan. Inilah program jangka panjang yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan” ujarnya, Rabu (10/7/2024).
Dia mengungkapkan, guna mengatasi persoalan kekeringan, pihaknya juga sudah melaksanakan program intervensi spesifik. Seperti menyediakan alat untuk mengukur geolistrik di Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa. Alat ini digunakan di desa yang sudah mengalami kekeringan dan berpotensi kekeringan. Kemudian juga menyediakan mesin bor, sehingga Dinas PUPR bisa melakukan intervensi di desa yang mengalami kekeringan. Kemudian dilakukan pengeboran guna menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Lebih lanjut Adi mengatakan, program air bersih merupakan salah satu proyek utama yang dilaksanakan. Baik menggunakan DAK ataupun program intervensi langsung. Seperti melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang didorong setiap tahunnya.
Pihaknya juga memiliki anggaran untuk hibah air minum. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), belum diketahui apakah program air bersih menjadi proyek utama ataukah berganti nama. Tentu setelah dokumen RPJMN tuntas, hal tersebut akan diadopsi.
Untuk menuntaskan persoalan lingkungan, terang Adi, tentu tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Karena kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa tahun ini tidak memungkinkan. Namun, pada tahun 2025, kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa akan lebih membaik. “Sebab tahun 2024 kita anggap sebagai titik nadir penganggaran kan,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya sudah bersurat ke Balai Konservasi Pulau dan Sumber Daya Alam (BKPSDA) untuk bantuan bibit sebanyak 15 ribu pohon. Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri PMK yang berjanji membantu Pemda Sumbawa untuk memberikan bantuan bibit pohon. Kemungkinan, bantuan itu juga nanti langsung diberikan kepada DLH Kabupaten Sumbawa.
Namun, yang paling menarik untuk mengatasi persoalan lingkungan, kata Adi, adalah partisipasi masyarakat. Dia juga sempat berdiskusi dengan rekan-rekannya terkait program penghijauan. Dimana setiap kegiatan masyarakat diharuskan untuk menanam pohon. Seperti, saat anak akan masuk sekolah, diwajibkan untuk menanam satu bibit pohon. Saat warga anak menikah, juga diwajibkan untuk menanam satu bibit pohon. Sehingga semua orang merasa bertanggungjawab memelihara lingkungan, tidak hanya pemerintah.
Hal ini juga sebagai bentuk upaya menyadarkan masyarakat untuk tidak sembarangan menebang pohon. Sebab, menanam dan memelihara pohon butuh waktu puluhan tahun. Sehingga masing-masing individu masyarakat wajib untuk disadarkan terkait kontribusinya dalam memelihara lingkungan.
Untuk pelaksanaan program ini, jelas Adi, nantinya bisa berkoordinasi dengan OPD terkait, atau melalui Surat Edaran Bupati Sumbawa ke seluruh instansi pemerintahan. Untuk bersama-sama berkontribusi memelihara lingkungan. “Kemarin saat Musrenbang diharapkan sasarannya nanti adalah wilayah timur. Sebab kita lihat dari citra satelit di wilayah Kecamatan Empang dan Tarano yang kerap kali banjir, itu menjadi fokus utama untuk melakukan revitalisasi hutan dan lahan. Itu yang secara masif harus dilakukan bersama-sama,” pungkasnya. (msg)
Komentar