Sumbawa, mediasumbawa.com- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan program dan pengelolaan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian anggaran dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu penyusunan anggaran yang baik menjadi pondasi dasar bagi penataan pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.
‘’Setelah mendengar dan mencermati laporan penjelasan bupati sumbawa terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang pertanggungjawaban palaksanaan apbd tahun 2023, melalui forum yang terhormat ini, fraksi pdi perjuangan juga menyampaikan beberapa hal sebagai catatan, usul dan saran,’’terang Nyoman Wisma selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumbawa pada Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan SENIN, 8 JULI 2024 di kantor DPRD Sumbawa.
Berikut catatan dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumbawa;
- Terhadap penjelasan realisasi pendapatan daerah , fraksi kami memandang bahwa pencapaian target pendapatan daerah kabupaten sumbawa adalah merupakan hal biasa dan berulang dalam setiap paripurna tahunan, perlu kiranya dalam hal ini fraksi PDI Perjuangan meminta penejelasan kepada pemerintah daerah apakah dalam realisasi sudah sejalan dengan kondisi daerah. Mengingat optimalisasi seluruh pendapatan dan penerimaan daerah harus betul-betul untuk program-program prioritas yang vital terealisasi untuk kepentingan masyarakat, fraksi kami mendorong peluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perdesaan, baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan harus menjadi skala prioritas pada wilayah-wilayah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah yang kiranya dapat berimplikasi dalam meningkatkan perekonomi masyarakat. Mengingat masih banyaknya sektor pembangunan yang terabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini juga sangat penting kami sampaikan sejalan dengan nada-nada sumbang kritik masyarakat lewat media sosial terhadap pemerintah daerah yang mana sumbawa gemilang menjadi sumbawa berlubang, hal ini merupakan kritik keras masyarakat terhadap kerusakan jalan bahkan masyarakat sampai turun tangan sendiri memperbaiki jalan , catatan penting juga perlu kami sampaikan terutama kepada opd terkait agar kedepan tidak ada lagi perbaikan jalan aspal dengan metode manabur pasir hal sangat berimplikasi terhadap pemborosan anggaran mengingat metode tersebut terlihat hanya membuang anggaran karena usia pemanfaatan tidak sampai satu bulan dan justru membawa dampak rawan kecelakaan lalu lintas. sebagaimana fraksi kami sampaikan secara berulang-ulang bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan pondasi dasar dalam segala sektor kepentingan umum masyarakat baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan pelayanan publik maupun politik, bukan jalan mxgp yang sama sekali tidak ada manfaat sama sekali bagi kepentingan masyarakat umum. fraksi pdi perjuangan meminta penjelasan terkait kesesuaian skema APBD TA 2023 dalam penyerapan anggaran dan langkah strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan untuk mencapai produktivitas ekonomi yang berbasis pembangunan yang
- Terhadap sektor komponen belanja daerah tahun 2023 antara porsi belanja publik dengan belanja aparatur, fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa meminta agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan skpd benar- benar direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian khususnya anggaran belanja publik dapat dipastikan digunakan sebesar-besarnya dan memberi manfaat posistif terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten sumbawa. untuk itu fraksi pdi perjuangan memberikan catatan penting agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat sumbawa. Fraksi PDI Perjuangan kepada pemerintah daerah mohon penjelasan atas tindakan dalam permasalahan pengembangan sumber daya masyarakat yang belum optimal, meningkatnya penduduk miskin, kalahnya penduduk lokal dalam merebutkan lapangan kerja, karakter investasi padat modal, dengan bekal sumber daya terbatas, kinerja sektor pariwisata terlihat stagnan, tidak adanya perhatian dan persiapan dini pemerintah daerah dalam mengawal nilai jual hasil pertanian masyarakat , ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah. pemerataan mutu dan akses pendidikan yang berkualitas masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik terutama kesenjangan antara kota dan desa baik sarana prasarana maupun sumberdaya yang ada. ‘’Fraksi kami juga mengajak kepada seluruh elemen untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan di kabupaten sumbawa, kami yakin dengan pendidikan kabupaten sumbawa dapat menjadi kabupaten yang lebih maju di masa yang akan datang . bahwa dalam pengelolaan belanja daerah, pemda masih menghadapi kendala, seperti, belum optimalnya implementasi APBD berbasis kinerja, masih kurangnya sinkronisasi antara kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai,’’ujar juru bicara FPDIP DPRD Sumbawa.
- Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 fraksi pdi perjuangan meminta kepada pemerintah daerah karena tidak ada pemaparan dalam penjelasan tersebut oleh karena itu fraksi kami meminta penjelasan pemerintah daerah. Bahwa hasil capaian program OPD dalam optimalisasi potensi daerah perlu di ketahui bersama dengan tujuan menjadi bahan evaluasi bersama dalam uapaya percepatan pembangunan daerah. Optimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan pad secara signifikan. Fraksi pdi perjuangan meminta agar potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang
- Terhadap capaian-capaian pembangunan fraksi kami mempertanyakan capaian program unggulan pemerintah daerah, seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Fraksi kami menilai bahwa program-program tersebut belum mencapai target yang diharapkan. “kami mengimbau pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program-program daerah dan memperkuat evaluasi capaian program unggulan, agar masyarakat bisa lebih merasakan manfaat dari program-program tersebut,’’terang Nyoman Wisma.
- Melalui kesempatan ini pula fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten sumbawa menyampaikan beberapa hal terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), fraksi kami memandang bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan dikabupaten sumbawa megalami kemundaran terutama dalam peningkatan pengelolaan tata pemeberintahan yang baik, hal ini sudah untuk yang kedua kalinya berturut-turut dalam dua tahun anggaran kami dan kita semua berharap kedepan untuk tidak terulang kembali untuk yang ke tiga kalinya. Fraksi pdi perjuangan meminta kepada pemerintah daerah terkait langkah-langkah kongkrit dalam menyikapi persoalan tersebut, mohon di rinci 55 OPD, 18 OPD puskesmas dan rumah sakit yang belanja barang dan jasanya tidak diyakini kewajarannya, hal ini penting kami minta penjelasan karena tentu akan memiliki konsekuansi hukum terutama implikasinya terhadap penyerapan anggaran tahun 2024, fraksi kami memandang bahwa hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama, fraksi kami juga meminta penjelasan kongkrit pemerintah daerah terkait strategi pada tahun anggaran 2024 tidak terulang kembali. Fraksi kami juga meminta terutama dalam hal penempatan aparatur pemerintahan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya hal ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik, tidak semata- mata karena kepentingan politik, yang pada akhirnya kami semua masyarakat sumbawa menanggung malu atas keburukan sistem tata kelolah pemerintahan sekarang Dengan harapan jangan sampai pemerintah mo-novi untuk sumbawa gemilang yang berkeadaban meninggal legacy yang buruk untuk pemerintahan kedepannya.(MS/Parlementaria)
Komentar