Sumbawa Besar, mediasumbawa.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa meminta kepada Pemda Sumbawa untuk melakukan berbagai terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Karena ada beberapa pembangunan yang sejauh ini dinilai belum jelas arah keberlanjutan pembangunannya.
Demikian diungkapkan juru biara Fraksi PDIP, I Nyoman Wisma dalam sidang paripurna Selasa (19/9/2023), di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa. Permintaan tersebut merupakan salah satu catatan F-PDIP setelah mendengar dan mencermati laporan penjelasan Wakil Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Ditegaskan, beberapa cotoh pembangunan yang menjadi sorotan dari F-PDIP, seperti pembangunan jalan, bendungan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang dinilai tidak jelas arah keberlanjutan pembangunannya. Termasuk sektor-sektor lain seperti dermaga dan puskesmas Kecamatan, sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembangunan lainnya. ‘’Terkait dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dan meminta kepada Bupati Sumbawa untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa,’’ ujarnya.
Dikatakan, dalam mendukung dan mendorong percepatan pembangunan di daerah, F-PDIP memandang perlu perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang memadai, guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Seperti pembangunan jembatan Desa SP II Prode Kecamatan Plampamg, jembatan dan jalan Dusun Ai Ngelar, akses jalan Dusun Perung dan Dusun Karekeh, talud pengaman jalan Dusun Semongkat Sampar, pembangunan jalan Dusun Sampar Maras, pembangunan jalan desa transmisgrasi Desa SP I, SP II, SP II Prode Kecamatan Plampang.
Selanjutnya, lanjut Nyoman Wisma, pembangunan jalan Desa Labuhan Sangoro, lanjutan pembangunan jalan Dusun Kuang Amo Desa Sempe, jalan lintas Sebasang Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, simpang jalan negara Desa Suka Maju Emang Lestari (Dusun Suka Damai – Dusun Kalbir) Kecamatan Lunyuk, simpang jalan negara Desa Suka Maju Lunyuk Rea (Dusun Suka Maju – Dusun Suka Jaya) Kecamatan Lunyuk, simpang jalan negara Kecamatan Lenangguar – Kecamatan Orong Telu, merupakan salah satu permasalahan infrastruktur daerah yang sangat serius dalam menunjang kegiatan masyarakat, dan tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
Sementara terhadap nota keuangan R-PAPBD tahun angggaran 2023 Fraksi PDI Perjuangan memandang, Pemerintah masih terlihat jalan ditempat dan lambat dalam menyikapi persoalan percepatan pembangunan daerah. ‘’Hal ini harus digaris bawahi, dalam pandangan kami bahwa dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud harus sejalan usaha promosi, arah kebijakan dan dipastikan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan harapan,’’ tandasnya.
Selanjutnya terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada, Fraksi PDIP meminta kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari, maka diperlukan langkah secara berkesinambungan berkelanjutan, dalam memastikan peningkatan pendapatan asli daerah nantinya dapat mendorong peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan Daerah. Sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tidak lagi menjadi alasan kekurangan dan keterlambatan kita dalam mensukseskan pembangunan tau dan tana samawa. (msg)
Komentar