SUMBAWA- mediasumbawa.com- Kepemimpinan dengan legacy monumental sangat dibutuhkan oleh Daerah. Pemimpin dengan legacy adalah pemimpin yang hidup dengan nilai,untuk kemudian mentransformasikannya dalam kebaikan dan kemaslahatan bagi banyak orang yang dipimpinnya. Legacy bukan hanya pencapaian tapi juga sebuah panggilan, warisan karya.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq saat menjadi pembicara dalam FGD “Mewujudkan Legacy Monumental Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa” Sabtu (8/4/2023) di Gedung Auditorium Universitas Samawa.
Kata Rafiq, Pemimpin Daerah sekarang telah mampu bersikap sebagai Manager of Hope yakni membangun sekaligus mewujudkan harapan dengan aksi dan kerja nyata.
Kemudian Lanjutnya Pemimpin harus mampu merubah pola pikir dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta berAKHLAK (berorientasi pelayanan,akuntabel,kompeten,harmonis,loyal,adaptif,kolaboratif). Jangan sampai setiap pergantian pemimpin daerah,bedanya hanya terletak pada proses pemograman suatu visi misi. namun dalam bentuk realisasi masih kurang optimal.
Legacy menurutnya, membedakan apakah seseorang adalah pemimpin sejati atau hanya sekedar seorang penguasa. Tidak sibuk dengan wacana, retorika,dan politik citra.Tapi memiliki kekuatan karakter dan keluasan visi untuk menerapkan manajemen berpikir dan bertindak kongkret.
Mencermati penjelasan Kepala Bappeda dan BKAD serta sambutan Bupati Sumbawa, DPRD Kabupaten Sumbawa sangat mendukung apa yang menjadi rencana-rencana besar Pemerintah Daerah melaksanakan visi dan misinya.
“Kami mendorong pemda untuk berani mencari sumber-sumber fiskal yang lebih besar ke Pemerintah Pusat. kami tetap menjaga sinergisitas dua lembaga dengan baik, dengan PAD 200 M lebih dan APBD Sumbawa Tahun 2023 1,9 Trilyun, maka Bappeda sebagai leading sektor perencanaan harus mampu merencanakan program-program monumental yang akan mampu meninggalkan legacy bagi pemimpin sumbawa. tentu dengan melibatkan semua steakholder seperti Kampus,Akademisi, masyarakat. Sehingga apa yang menjadi isu-isu besar daerah akan mampu kita selesaikan, ” Urainya.
Berdasarkan tugas dan fungsi DPRD, senantiasa mendorong peningkatan kualitas APBD pasca Pandemi Covid 19 dengan membangun infrastruktur wajib dan kerjasama daerah dengan multipihak.
Karena sebagai sebuah daerah yang perekonomiannya sedang berkembang, Sumbawa berpacu memaksimalkan potensi yang dimilikinya dimasa mendatang.
Pedoman pembangunan di Sumbawa adalah Perda kabupaten sumbawa no 31 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2005-2025, Perda no 2 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 dan Visi Pemda di bawah Mo-Novi.
“Kami tetap mengontrol agar visi pembangunan Kabupaten Sumbawa tetap berpedoman pada visi pembanguan nasional tahun 2020 -tahun 2024 dan visi pembangunan provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, ” Tandas Rafiq.
Outlok APBD 2024 dihadapkan pada 2 suasana Spirit yakni antara semangatdan Waspada di tengah kondisi resiko tekanan geopolitik,ancaman resesi dan pemilu 2024.
Rencana strategis perangkat daerah (renstra) yang telah disusun oleh pemerintah daerah selalu dikawal dan diawasi oleh DPRD.
Katanya, telah disampaikan dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Sumbawa di antarnya, terkait bidang infrastruktur wajib yang perlu di penuhi adalah bidang pendidikan,kesehatan,jalan, sistem penyediaan air minum(SPAM) yang dikelola oleh Perumdam Batu Lanteh,kemudian mempercepat penurunan kemiskinan,meningkatkan nilai tambah agribisnis dan pariwisata,menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih cepat,bermutu,memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efektife.
Demikian pula mewujudkan masyarakat yang beriman dan berkarakter sesuai visi berkeadaban,terlaksananya keamanan dan ketertiban umum,serta pengembangan infra struktur dan konektivitas antar wilayah.
Termasuk, penanganannya. Karena berbicara persoalan banjir juga harus dilakukan dengan cepat,tepat, dan cermat. Termasuk juga mengkaji penyebab musibah banjir di Sumbawa. Serta harus duduk bersama merumuskannya. Ada juga terkait event international MXGP harus mampu menjadi magnet perekonomian di daerah,sehingga pemda bisa mengemas dengan baik potensi investasi kepada investor.
Juga isu-isu nasional yang juga butuh respon cepat dari pemerintah daerah. Di antaranya surat edaran mendagri dan kepala LKPP tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pembentukan tim P3DN ,pengalokasian paling sedikit 40% nilai anggaran barang dan jasa yang di kelolanya menggunakan produk dalam negeri dan mewajibkan OPD belanja produk dalam negeri.
Hal penting pula urai Ketua DPRD bahwa perlu mengoptimalikan keberadaan aset daerah dalam bentuk perawatan gedung,tanah mobil kendaraan dan bangunan lainnya seperti bendungan,jalan kabupaten,pelabuhan dan jalan di daerah terisolir, jembatan,pasar,terminal,balai benih,daerah transmigrasi,bangunan cagar budaya,pesanggrahan,tempat parkir,kantor puskesmas, RSUD,TPA sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (MS/E/ Parlementaria Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Mediasumbawa.com)
Komentar