Sumbawa Besar, mediasumbawa- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Adizul Syahabuddin, M.Si,. menyatakan sikap keberatan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena akan membebani masyarakat khususnya masyarakat kabupaten sumbawa.
“Sekitar 80 persen masyarakat kita di kabupaten Sumbawa adalah petani dan nelayan dimana dalam berproduksi jelas membutuhkan BBM. Kenaikan harga yang sangat tinggi ini otomatis akan membebani mereka,” ujar Adizul kepada media ini, Selasa (06/09/2022).
Lanjut Adizul, nelayan membutuhkan BBM untuk mesin perahu dalam mencari ikan di laut. Misalnya selama ini hanya membutuhkan biaya Rp 200.000 untuk melaut, dengan kenaikan harga BBM ini otomatis akan membutuhkan uang lebih dalam sekali melaut.
Sementara harga jual hasil tangkapan nelayan juga tidak serta merta meningkat, karena daya beli masyarakat yang juga menurun.
Selain nelayan, para petani dalam menjalankan usaha taninya juga membutuhkan BBM yang tidak sedikit sebab tidak semua wilayah di Kabupaten Sumbawa menggunakan irigasi teknis dan ini otomatis petani membutuhkan BBM untuk menaikkan air ke lahan pertaniannya.
“Belum lagi kebutuhan untuk mengolah tanah dengan menggunakan Handtraktor. Kalau selama ini, dalam 1 hektar dibutuhkan 2 sampai 2,5 juta biaya sewa Handtraktor, maka dengan kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan biaya tersebut menjadi lebih tinggi lagi dan ini otomatis membebani petani,” jelas Adizul.
Kenaikan harga BBM ini, dipastikan akan meningkatkan harga sarana produksi pertanian lainnya seperti pupuk, benih dan obat-obatan pertanian. Sementara disatu sisi pemerintah tidak dapat mengamankan harga jual hasil pertanian secara adil.
“Dengan kenaikan harga BBM ini otomatis akan menaikkan harga bahan pokok lainnya. Fraksi PKS DPRD Sumbawa menilai pemerintah tidak berpihak kepada petani dan nelayan termasuk masyarakat kecil lainnya,” tegas Adizul.
Karena itu, dengan tegas Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sebab sangat membebani masyarakat khususnya petani, nelayan dan masyarakat pada umum.
“Kami, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa berharap, pemerintah dapat mengkaji ulang kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebab sangat membebani masyarakat terutama petani dan nelayan,” pungkasnya. (msn)
Komentar